Fraksi Golkar DPRD Riau tak setujui usulan interpelasi

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau Karmila Sari menanggapi munculnya dua usulan yakni pembentukan panitia khusus atau penggunaan hak interpelasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Riau dalam setahun terakhir.

Menurutnya, melihat kondisi saat ini akan lebih memungkinkan untuk dibentuk panitia khusus daripada menggunakan hak interpelasi.

"Kalau pansus silahkan saja karena kerjanya lebih intensif. Dengan begitu, DPRD pun bisa memantau dan terlibat dalam melandaikan kasus COVID-19 karena fungsi DPRD kan pengawasan, mengawasi mulai dari pemanfaatan anggaran, pelaksanaannya, langkah-langkah satuan tugas, dan lainnya," kata Karmila Sari kepada ANTARA, Kamis.

Dia menilai usulan penggunaan hak interpelasi kurang pas dengan kondisi saat ini. "Kalau interpelasi rasanya kurang cocok. Menurut kami lebih memungkinkan dibentuk pansus. Terlepas dari itu semua, pemerintah sudah bekerja keras. Musibah ini merupakan musibah internasional, semua negara merasakan dampaknya," ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini.

Untuk realokasi anggaran penanganan COVID-19, ada banyak pihak yang turut mengawasi. Pimpinan DPRD Riau juga turut menghadiri rapat gugus tugas sehingga mengetahui setiap saat perkembangan dalam penanganan COVID-19.

Dan sejauh ini, dia menegaskan Pemprov sudah menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya dalam memutus rantai penyebaranCOVID-19. "Pemanfaatan anggaran kita ini kan banyak yang memantau. Mulai dari inspektorat, BPK, BPKP, KPK. Dan Alhamdulillah tidak ada berita penyalahgunaan anggaran sampai saat ini. Itu artinya, pemanfaatannya sesuai dengan administrasi dan program," ucapnya.

Adapun pos-pos anggaran senilai Rp400 miliar lebih ini diperuntukkan untuk pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, kesiapan RS, juga dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak, bantuan UMKM, dan banyak program lainnya.

Pemprov juga sudah melakukan secara efektif proses tracing, testing dan treatment (3T) sebagai langkah untuk mengidentifikasi masyarakat terpapar COVID-19 disertai penanganannya. Melalui proses ini, datanya lebih transparan dan mempermudah melacak penyebaran zonanya sehingga bisa menjadi acuan dalam penangangan COVID-19.

Untuk mencegah kluster saat mudik lebaran, Pemprov juga sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik.Saat ini, ada lebih 2.600 personel gabungan tersebar di sembilan titik perbatasan untuk mengawal pemudik dari luar yang masuk ke Riau. Pemprov juga mendukung pendanaan agar logistik lancar. Sehingga penjagaan dari pihak Dishub, Dinkes, Satpol PP,TNI dan Polri bisa berjalan lancar hingga 17 Mei mendatang.

"Tidak ada satupun yang nyaman dengan kondisi COVID-19 ini, selain virus ini bermutasi, sementara vaksin yang sudah lulus uji hanya satu untuk jenis corona. Karena itu selalu diingatkan, selesai vaksin tetap disiplin prokes," ucapnya.

Adanya ketidakdisiplinan dalam menerapkan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) juga menjadi pemicu peningkatan kasus COVID-19,Karmila mengajak agar masyarakat tidak abai terhadap prokes.

"Dimulai dari diri sendiri dan keluarga. kerjasama dan kekompakan dibutuhkan untuk melandaikan penyebaran COVID-19 serta yang terpenting saling tolong-menolong mereka yang ekonominya terdampak berat atas musibah ini, tuturnya.

Meski begitu, pada triwulan I tahun 2021 ini, BPS mencatat adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi Riau menjadi 0,41 persen dari tahun sebelumnya dan adanya pengurangan pengangguran. Sektor unggulan yang tidak terlalu mendapat dampak dari COVID-19 yaitu migas, perkebunan sawit, sektor kehutanan, perikanan dan industri pengolahan CPO.