Bupati Meranti nilai sikap Pemprov masih ngambang soal jalan poros

Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menilai solusi yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih mengambang terkait penyelesaian proyek jalan poros Selatpanjang - Alai - Kampung Balak yang menjadi kewenangannya.

Menurut dia, hal itu masih belum ada kepastian terkait alokasi dana untuk menuntaskan pembangunan jalan poros tersebut, dengan hanya berharap hibah dari luar negeri yang belum pasti cair.

"Saya melihat jawaban Pemprov masih mengambang karena hanya berharap dana dari luar. Kalau jadi, ya jalan. Kalau tidak ya tidak jalan. Dengan begitu (kewenangan) lebih baik dilepas saja," kata Bupati Adil rakor yang dilaksanakan di Gedung Gubri, Kamis (3/6).

Karena sebelumnya Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran untuk membangun beberapa proyek jalan di Kepulauan Meranti, salah satunya jalan poros Selatpanjang -Alai - Kampung Balak dengan alokasi dana sebesar Rp11,5 miliar.

"Alokasi dana tersebut (Rp11,5 miliar) tidak cukup untuk menuntaskan pembangunan jalan sepanjang 42,9 kilometer itu. Dari hasil penghitungan kita untuk menyelesaikan pembangunan jalan ini setidaknya butuh anggaran sebesar Rp200 miliar," jelas Kadis PUPR Provinsi Riau Taufiq Osman Hamid.

Tak hanya itu, Taufiq mencoba memberi solusi lewat bantuan hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika. Dimana Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia sebagai penerima hibah.

"Provinsi Riau akan mendapat hibah dari MCC Amerika. Namun besarannya belum tahu karena proposal sedang in progres oleh konsultan yang ditunjuk oleh Bappenas," jelas Taufiq.

Dan kalau dana hibah itu jadi terealisasi maka Pemprov Riau akan menjadikan jalan Alai - Kampung Balak sebagai prioritas pembangunan.

Di samping itu, Bupati Adil merasa heran terkait kebijakan alokasi anggaran Pemprov Riau kepada Kabupaten/Kota terutama Meranti, yang tidak menggunakan indikator yang pas.

Baca juga: 11 tahun tak diselesaikan Pemprov, jalan Selatpanjang - Kampung Balak pindah kewenangan?

Menurutnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi seperti Kepulauan Meranti, harusnya mendapat alokasi dana yang lebih besar bukan sebaliknya.

"Sebetulnya kami bisa menuntut hak kami kepada Pemrov Riau sebab indikator APBD itukan diukur dari kondisi daerah, dan Meranti sebagai daerah termiskin harusnya dapat APBD yang lebih besar," tutur Bupati.

Jalan terbaiknya, menurut Bupati Adil, pembangunan jalan poros Selatpanjang - Alai - Kampung Balak dapat dituntaskan dengan menyerahkan kewenangan dari Pemprov Riau kepada Pemkab Kepulauan Meranti.

Dia berharap kepada Pemprov, usulan terkait pemindahan kewenangan jalan poros dapat segera diproses agar Pemkab Meranti bisa mengambil langkah cepat dalam membangun daerah menuju Meranti maju, cerdas dan bermartabat.

"Saya minta dalam waktu dekat dapat diproses, sehingga kami bisa mengambil kebijakan cepat," ujarnya.

Meski begitu, mantan legislator Provinsi Riau itu juga berharap kepada Pemprov Riau agar dapat lebih memberikan perhatian lebih kepada Kepulauan Meranti.

"Jangan karena Meranti berada di pinggir terus diberi bantuan APBD suka-suka. Saya maunya ke depan jangan ada dusta di antara kita lagi," pungkas Bupati.

Ditambahkan Sekda Meranti Kamsol, dalam mengalokasikan APBD Provinsi untuk menggesa pembangunan di kabupaten/kota, harus melihat kondisi daerah bersangkutan. Sebab kesuksesan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi tak terlepas dari berhasilnya pembangunan di daerah.

"Di sini kami melihat agak miris dengan kebijakan Provinsi dalam membantu Meranti dalam menggesa pembangunan daerah. Usulan angka Rp200 miliar untuk membangun Meranti dengan porsi APBD Riau saya rasa tidaklah terlalu besar," imbuh Kamsol.

Baca juga: Bupati Meranti izinkan ASN dan honorer nongkrong di warkop, ini syaratnya

Baca juga: Vaksinasi masih rendah, Polres dan Pemda Meranti langsung turun