11 tahun tak diselesaikan Pemprov, jalan Selatpanjang - Kampung Balak pindah kewenangan?

Selatpanjang (ANTARA) - Sudah 11 tahun Jalan Selatpanjang - Alai - Kampung Balak sepanjang 42,9 kilometer di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak kunjung selesai juga.

Problematika itu membuat kecewa era pemerintahan Muhammad Adil - Asmaryang sekarang menjabat karena belum ada kejelasan Pemprov soal realisasi pembangunannya hingga saat ini.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil akhirnya menguak persoalan tersebut ke Pemprov untuk menanyakan penyebabnya sehingga tak kunjung direalisasikan.

Di sana ia langsung menemui Plt Sekdaprov Riau Masrul Kasmi di Pekanbaru, Kamis (3/6) dalam agenda silahturahmi.

Bupati Adil tidak sendiri, ia didampingi Sekda Kepulauan Meranti Kamsol dan beberapa pejabat terkait lainnya. Di dalam ruang rapat Gubri tampak hadir sejumlah pejabat dari Pemprov Riau yang bersangkutan.

Baca juga: Dinas PU Meranti percepat DAK 2021 bidang jalan sebesar Rp18,6 miliar

Dalam pertemuan, Bupati menyampaikan keinginannya untuk mengusulkan perubahan status jalan poros Selatpanjang - Alai - Kampung Balak berpindah kewenangannya dari Pemprov ke kabupaten.

Penyerahan usulan perubahan status jalan Provinsi di Meranti tertuang dalam Surat Bupati Nomor : 600/DPUPRPKP/V/20221/24.5 yang diperuntukkan kepada Gubernur Riau, dan diserahkan langsung oleh Bupati Adil kepada Sekdaprov Riau Masrul Kasmi.

Sebelumnya Bupati berharap kepada Pemprov Riau untuk lebih serius menuntaskan pembangunan jalan tersebut dengan menjadikannya sebagai prioritas utama. Dengan tujuan agar Meranti yang sejak 11 tahun silam terisolir, saat pertama kali dijabat Pj Bupati pertama bisa terbuka menuju Pulau Sumatera.

"Saya berharap jalan poros itu menjadi prioritas utama Pemprov Riau untuk dituntaskan, sehingga Meranti tidak terisolir lagi. Sebab saat ini jika tidak ada transportasi laut, kami di Meranti tidak bisa berbuat apa-apa," jelasnya.

Jika Pemprov tidak bisa memenuhi permintaan Pemda Meranti, dirinya meminta agar jalan poros tersebut yang menjadi kewenangan Pemprov Riau diserahkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti saja.

"Harapan kami jalan ini (Alai - Kampung Balak) menjadi fokus Pemprov. Jika tidak bisa, kami minta dilepaskan dari kewenangan Pemprov Riau biar Meranti bisa menyelesaikannya sendiri," tutur Bupati.

"Karena impian saya itu Meranti maju. Jadi kalau ingin ke Pekanbaru tinggal starter motor langsung berangkat, tidak tergantung speedboat lagi," tambahnya.

Baca juga: Jalan poros Desa Lukun - Sungai Tohor rutin tergenang banjir, ini sebabnya

Menanggapi permintaan Bupati, Kadis PUPR Provinsi Riau Taufiq Osman Hamid mengatakan Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk membangun beberapa proyek jalan di Kepulauan Meranti salah satunya jalan poros Selatpanjang -Alai - Kampung Balak dengan alokasi sebesar Rp11,5 miliar.

"Alokasi dana tersebut (Rp11,5 miliar) tidak cukup untuk menuntaskan pembangunan jalan sepanjang 42,9 kilometer itu. Dari hasil penghitungan kita untuk menyelesaikan pembangunan jalan ini setidaknya butuh anggaran sebesar Rp200 miliar," jelas Taufiq.

Tak hanya itu, Taufiq mencoba memberi solusi lewat bantuan hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) Amerika dimana Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi di Indonesia sebagai penerima hibah.

"Provinsi Riau akan mendapat hibah dari MCC Amerika. Namun besarannya belum tahu karena proposal sedang in progres oleh konsultan yang ditunjuk oleh Bappenas," jelas Taufiq.

Dan kalau dana hibah itu jadi terealisasi maka Pemprov Riau akan menjadikan jalan Alai - Kampung Balak sebagai prioritas pembangunan.

"Kita juga menyadari pembangunan jalan ini sangat penting untuk membuka akses orang dan barang dari Meranti menuju Pulau Sumatera, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Baca juga: Hari terakhir jabatan, Bupati Meranti beri kado jalan beton untuk Rangsang