Mengadu ke DPRD Riau, Masyarakat keluhkan jalan provinsi di Kampar Kiri rusak berat

id DPRD Riau,jalan rusak,kampar kiri,berita riau antara,berita riau terbaru

Mengadu ke DPRD Riau, Masyarakat keluhkan jalan provinsi di Kampar Kiri rusak berat

Masyarakat Kampar Kiri mendatangi kantor DPRD Riau mengadukan soal infrastruktur jalan (ANTARA/Diana Syafni).

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kabupaten Kampar, Yuyun Hidayat menerima kedatangan perwakilan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pemuda Kampar Kiri yang mengadukan soal infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak berat.

"Infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kampar Kiri sejak tiga bulan terkahir sudah tidak fungsional dan rusak berat. Kondisi ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat ," kata Kepala Desa Sungai Sari, Kampar Kiri, Nasrul.

Masyarakat datang untuk menanyakan terkait alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk perbaikan jalan dikawasan tersebut, apakah telah dimasukan dalam APBD tahun ini.

"Kita ke DPRD untuk memastikan informasi yang simpang siur, terkait tahun 2021, apakah ada anggaran peningkata infrastruktur di Lubuk Agung - Lipat Kain. Supaya ada kepastian, makanya kita datang kesini. Rupanya memang tidak ada, maka dari itu, kita berharap perwakilan kita di DPRD, terutama pak Yuyun agar ada solusi, entah mealui dana dari mana agar akses lancar seperti biasanya," harap Nasrul.

Saat ini, kata Nasrul, untuk memperbaiki jalan tersebut, mereka melakukan secara swakelola dengan masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi IV Dapil Kampar, Yuyun Hidayat mengakui memang terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan jalan di Kampar Kiri tidak dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2021.

"Kampar Kiri ini permasalahnnya adalah miss persepsi dari kami. Rupanya di Kampar Kiri, ada dua ruas jalan provinsi, tetapi kami (anggota Dapil Kampar) kira cuma satu ruas di Lipat Kain - Lubuk Agung, Lubuk Agung - Batas Sumbar.

Kita pikir satu ruas, sudah kami masukkan anggaran disitu, rupanya ruas jalan berbeda," ucapnya.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, Yuyun mengatakan, pihaknya sudah mencari solusi dengan cara memaksimalkan UPT.

"Kita maksimalkan UPT, swakelola PUPR untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang terpenting jalur ekonomi jangan sampai putus, dan akan segera kita masukkan di anggaran 2022," ucapnya.

Baca juga: Masyarakat minta pemilik usaha peduli jalan rusak

Baca juga: Jalan lintas Sumbar-Riau amblas, Gubri minta segera fungsional

Baca juga: Jalan provinsi di Siak rusak parah dan melendut, gubernur disurati