Pekanbaru (ANTARA) - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Muhammad Arief Setiawan, serta tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam, KPK kemudian menggeledah sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
Ketua PWNU Riau KH. Abdul Khalim Mahalimenaggapi kondisi yang terjadi di Riau meminta agar publik untuk menahan diri dan tidak melakukan penghakiman terhadap siapapun. Ia meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlansung di KPK. Semua pihak dipersilakan menempuh jalur hukum yang sesuai, termasuk mereka yang ingin memberikan pembelaan kepada Gubernur Riau Abdul Wahid selaku Gubernur Riau yang saat ini ditahan oleh KPK.
"PWNU Riau mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK agar berjalan kondusif. Saya harapkan tidak ada yang melakukan penghakiman kepada siapapun ,silahkan lakukan upaya hukum dengan baik termasuk yang ingin membela Pak Abdul Wahid, silahkan lewat upaya hukum," ucapnya di Pekanbaru, Kamis.
Terkait pemerintahan di Provinsi Riau setelah penahanan Gubernur Abdul Wahid, Menteri Dalam Negeri telah menunjuk Wakil Gubernur SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur untuk melanjutkan tugas pemerintahan.
"Bapak SF telah berpengalaman lama di birokrasi, sehingga kita yakini mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan," ucapnya.
Melihat fakta bahwa sudah ada empat gubernur di Riau yang tersandung kasus hukum. Setiap kepala daerah hendaknya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah.
"Saya berharap siapa pun yang memimpin di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah pemerintahan. Hindarilah penyalahgunaan wewenang atau penggunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu. InsyaAllah, dengan kehati-hatian, Allah akan memberikan keselamatan dan perlindungan terbaik," kata dia.
Ia menjelaskan, jika seorang pemimpin tersangkut masalah hukum, hal itu dapat berdampak besar pada jalannya pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
