PBB (ANTARA) - Seorang pejabat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan bahwa Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) menghadapi situasi keuangan yang sangat kritis.
Dalam pidatonya di hadapan Komite Keempat Majelis Umum PBB (UN General Assembly Fourth Committee), Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa meski telah menerapkan langkah-langkah penghematan dan pengendalian biaya sebesar 150 juta dolar AS pada 2025 serta manajemen arus kas yang ketat, defisit dan krisis arus kas yang parah mengancam kelangsungan operasi badan tersebut.
Baca juga: ICJ Tegaskan Israel Wajib Permudah Akses Bantuan PBB, Termasuk UNRWA
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pendapatan yang diproyeksikan pada kuartal pertama 2026 terlalu rendah untuk menutup defisit besar dari 2025, kata Lazzarini.
"Tanpa adanya aliran dana baru yang signifikan, penyediaan layanan krusial bagi jutaan pengungsi Palestina di seluruh kawasan akan terganggu," ujarnya.
Kelangsungan rencana politik untuk Gaza bergantung pada stabilisasi dan pemulihan yang sukses, yang memerlukan peningkatan bantuan kemanusiaan secara cepat dan pemulihan layanan publik yang penting, tegasnya.
Menurut Lazzarini, UNRWA saat ini menyediakan 40 persen dari semua layanan kesehatan primer di Jalur Gaza, dengan kapasitas penyediaan tak tertandingi yang terdiri dari 12.000 tenaga kerja serta tingkat kepercayaan masyarakat yang mendalam.
Dia mengatakan bahwa UNRWA memberikan sekitar 14.000 konsultasi medis setiap hari; memperkuat kesehatan masyarakat melalui kampanye imunisasi, pemeriksaan gizi, pengujian kualitas air, dan kampanye pengendalian hama; menyelenggarakan pembelajaran tatap muka bagi lebih dari 40.000 anak; serta mendukung hampir 300.000 anak melalui platform pembelajaran daring (online).
Kendati demikian, operasi UNRWA terus terganggu oleh serangan politik dan kondisi keuangan yang tidak stabil, ungkap Lazzarini, mengacu pada penerapan undang-undang oleh Knesset Israel pada 2024 yang memaksa staf internasional UNRWA meninggalkan wilayah Palestina yang diduduki dan memblokir masuknya pasokan ke Gaza, serta kampanye disinformasi sengit yang telah menodai reputasi badan tersebut dan menghambat pendanaan untuk pekerjaan vitalnya.
"Pembatasan atau penghentian layanan UNRWA akan berdampak serius bagi kawasan ini," ujarnya, menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah konkret guna menggambarkan peran UNRWA dalam proses politik yang memiliki batas waktu dan untuk sepenuhnya membiayai penyediaan layanan esensial hingga proses tersebut selesai."
Baca juga: UNRWA: Harga Pangan di Gaza Melonjak Drastis Setelah Israel Ratakan Lahan Pertanian
"Mendukung badan ini (UNRWA) berarti berinvestasi dalam jalur politik ke depan, sekaligus menunjukkan solidaritas sejati dengan semua pihak yang berkomitmen pada perdamaian yang langgeng," imbuh Lazzarini.
