Pekanbaru (ANTARA) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani mitra swadaya di Provinsi Riau mengalami penurunan pada kelompok umur sembilan tahun sebesar Rp10,67 per kilogram atau setara 0,31 persen menjadi Rp3.401,47 per kg.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmajadi Pekanbaru, Selasa, mengatakan harga tersebut berlaku untuk periode 3–9 Desember 2025.
Penetapan harga pekan ke-44 ini dilakukan menggunakan tabel rendemen baru hasil kajian PPKS Medan yang telah disepakati tim penetapan harga.
"Pada periode ini, penurunan tertinggi tercatat pada kelompok umur sembilan tahun sebesar Rp10,67 per kg atau setara 0,31 persen dari pekan sebelumnya, sehingga harga pembelian TBS pekebun ditetapkan turun menjadi Rp 3.401,47 per kg," kata Defris.
Dari sisi komoditas, harga penjualan minyak sawit mentah atau "crude palm oil" (CPO) turut mengalami penurunan sebesar Rp2,14 per kg menjadi Rp14.073,33 per kg.
Sedangkan harga kernel turun lebih tajam yakni Rp206,70 per kg menjadi Rp11.193 per kg.
Sementara harga cangkang untuk satu bulan mendatang tetap berada di angka Rp27,33 per kg.
Penurunan harga juga terjadi pada petani plasma dengan yang tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp6,95 per kg atau mencapai 0,20 persen dari harga periode lalu.
Dengan begitu harga pembelian TBS petani untuk periode satu pekan ke depan menjadi Rp3.460,77 per kg.
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh timuntuk mitra plasma mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga kernel,” sebutnya.
Namun begitu untuk harga penjualan CPO pekan ini naik sebesar Rp25,44 per kg menjadi Rp14.061,25 per kg.
Sedangkan kernel turun sebesar Rp258,87 per kg menjadi Rp11.193,00 per kg serta harga cangkang berlaku untuk satu bulan ke depan sebesar Rp20,31 per kg.
Defris mengatakan dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Disbun Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.
“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
