Pekanbaru (ANTARA) - Politeknik Pengadaan Nasional menggelar Seminar Nasional bertema “Kebijakan Publik, Talenta Pengadaan, dan Kewirausahaan Sosial dalam Pengadaan Berkelanjutan” di Pekanbaru pada Kamis (4/12).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Gunawan Agusrianto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan penghargaan atas digelar forum akademik tersebut, yang dinilainya penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan di Indonesia.
“Kami mengapresiasi Politeknik Pengadaan Nasional yang telah menyelenggarakan seminar ini. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan, menambah pengetahuan, serta meningkatkan keterampilan para pelaku pengadaan, khususnya dalam menciptakan SDM pengadaan yang berkelanjutan,” ujar Gunawan.
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan berkelanjutan memiliki dampak signifikan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga peningkatan kompetensi SDM pengadaan harus menjadi perhatian utama.
“Pengadaan berkelanjutan sangat penting karena memberikan manfaat yang luas. Kita harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga pengadaan untuk menghadapi tantangan masa depan. Semoga seminar ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pengadaan di Provinsi Riau,” tambahnya.
Direktur Politeknik Pengadaan Nasional, Komala Sari, menjelaskan bahwa edisi seminar nasional kali ini merupakan penyelenggaraan kedua, sekaligus menghadirkan inovasi baru berupa pembentukan Deklarasi Konsorsium Riset Pengadaan.
“Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, tahun ini kami menggagas pembentukan konsorsium riset pengadaan. Selama ini kajian soal pengadaan belum dilakukan secara mendalam. Kita mulai dari Riau, mengidentifikasi isu-isu kunci, kemudian membentuk wadah riset yang nantinya akan dibawa ke level nasional,” jelasnya.
Konsorsium tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari LKPP, Dikti, Komisi X DPR RI, Pemerintah Provinsi Riau, para pimpinan perguruan tinggi swasta, organisasi masyarakat, hingga para pemangku kepentingan di bidang pengadaan.
Komala menambahkan bahwa konsorsium dan MoU yang disusun bersifat terbuka bagi siapa pun yang memiliki komitmen meningkatkan riset dan kualitas pengadaan nasional.
“Melalui FGD, kami berharap muncul isu-isu strategis yang dapat dibawa ke tingkat nasional, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa di Riau. Deklarasi ini dapat diikuti oleh pihak mana pun yang ingin berkontribusi,” ujarnya.
Kepala LLDikti Wilayah XVII, Nopriadi, juga menekankan bahwa tema seminar ini memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan Indonesia di masa mendatang.
“Pengadaan adalah inti dari kebijakan. Jika intinya kuat, pembangunan negara akan berjalan baik. Namun bila melemah, maka kualitas pelayanan publik juga akan menurun,” tegasnya.
Ia turut menyampaikan beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti rendahnya literasi digital di bidang pengadaan, minimnya riset, serta perubahan regulasi yang terus terjadi.
LLDikti Wilayah XVII membawahi 92 perguruan tinggi di Riau dan Kepulauan Riau, dan Politeknik Pengadaan Nasional menjadi satu-satunya kampus vokasi yang berfokus pada pengembangan SDM pengadaan.
“Politeknik Pengadaan Nasional hadir sebagai institusi vokasi pertama yang mengutamakan pengembangan talenta pengadaan. SDM pengadaan masa kini harus memiliki kompetensi yang kuat, melek teknologi dan digital, menjunjung integritas, serta mampu memimpin proses pengadaan secara akuntabel,” tutup Nopriadi.
