Pekanbaru (ANTARA) - PT PLN (Persero) dengan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga Januari 2021 sudah berhasil menyelamatkan aset tanah senilai Rp110,7 miliar di Provinsi Riau.
"Di Provinsi Riau, secara akumulatif hingga pertengahan januari 2021, total penyelamatan aset dari sinergiini mencapai 982 sertipikat dari 2.948 bidang tanah," kata General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau-Kepri, Dispriansyah di Pekanbaru, Selasa.
Selama ini aset tanah PLN belum semuanya memiliki sertifikat, masih berupa surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi (SKGR) maupun hibah. Dengan begitu, aset tanah PLN masih cukup lemah karena rawan terjadi sengketa lahan dan tumpang tindih kepemilikan.
Penyerahan sertifikat tanah PLN diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau, M. Syahrir, kepada PT PLN (Persero) yang diwakili oleh General Manager PT PLN (Persero) UIW RKR, Dispriansyah. Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK, Brigjen Didik Agung Widjanarko.
Kakanwil ATR/BPN Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) atas sinergi ini sehingga Sertipikat tanah yang terbit sangat signifikan. Namun, ia mengatakan dalam Proses Sertifikasi ini ATR/BPN mengalami kendala yang menghambat proses, diantaranya lambatnya tanda tangan warga untuk sepadan, serta Kepala Desa yang tidak mau tanda tangan dokumen tanah karena tidak menjabat sebagai kepala Desa pada saat itu, serta beberapa kendala dari Pemerintahan Kota Pekanbaru.
GM PLN UIW Riau-Kepri, Dispriansyah menyatakan kerja sama ini adalah bentuk dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas dari kita semua untuk mengamankan dan memelihara aset negara. PT PLN (Persero) Menargetkan sertifikasi di provinsi Riau pada tahun 2021 ini dapat tercapai sebanyak 2.249 sertipikat.
"Untuk itu kami akan menyegerakan dokumen-dokumen yang diminta BPN untuk mempercepat proses pensertifikatan," katanya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK menyampaikan siap untuk memfasilitasi agar proses pengamanan aset negara tersebut bisa tuntas.
"Surat-menyurat ke Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan tembusan ke KPK sehingga kami akan turun untuk permasalahan ini," kataAgung Widjanarko
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019, dan penandatangan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019.
Baca juga: Program desa berlistrik di Riau tuntas 100 persen, begini penjelasannya
Baca juga: PLN imbau masyarakat waspadai lowongan kerja palsu
Baca juga: PLN genjot program listrik 35.000 MW di Papua Barat
PLN Riau dibantu KPK dan ATR/BPN amankan aset tanah senilai Rp110,7 miliar
Penyerahan sertipikat tanah PLN diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau, M. Syahrir, kepada PT PLN (Persero) yang diwakili oleh General Manager PT PLN (Persero) UIW RKR, Dispriansyah, di Kota Pekanbaru, Selasa (19/1/2021). (ANTARA/HO-PLN UIWRKR)
