Pekanbaru (ANTARA) - Sekretaris PAN DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran senilai Rp481,89 miliar untuk penanganan COVID-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang sudah memasuki penghujung tahun.
Salah satu yang disorotinya, penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang membutuhkan di 12 kabupaten/kota. DPRD masih memiliki catatan atas penggunaan anggaran refocusing oleh Pemprov Riau.
"Anggaran ini memang didistribusikan melalui kabupaten/kota. Namun, Pemprov tentu harus memiliki data jumlah penerima, nama penerima dan alamat penerima. Total anggaran Rp260 miliar untuk bantuan langsung tunai. Kemana?" tanya Ade.
Ade mengatakan harus ada pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan terperinci. Bahkan hingga kini, pihaknya sama sekali belum mendapatkan data yang dimaksud.
Menurutnya, sebagian masyarakat yang membutuhkan masih belum merasakan bantuan yang diberikan pemprov. Hal itu tentunya kembali menjadi tanda tanya besar. Mengingat jumlah uang yang disebar cukup banyak.
Bahkan sejak awal, Ade telah mengingatkan Pemprov Riau agar mengutamakan jaring pengaman sosial.
Dengan harapan, program jaring pengaman sosial yang telah dianggarkan baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dapat menguatkan daya beli masyarakat dan menjadikan ekonomi mikro bergerak.
"Kami menilai kalau saat ini pendataan yang tidak tervalidasi dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten hingga provinsi. Menurut saya ini perlu pengetatan aliran Dana Bansos yang bersumber dari APBD provinsi," ucapnya.
DPRD Riau pertanyakan transparansi aliran dana bansos dari APBD
Ade Hartati Rahmat (ANTARA/Diana S)
