Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Riau,Ardiansyah, menyoroti nilai bantuan yang dialokasikan Pemprov Riau melalui APBD Provinsi kepada kabupaten Kampar untuk penanganan dampak sosial COVID-19 hanya sebesar Rp6,2 miliar.
"Saya mewakili masyarakat Kampar menanyakan dasar pertimbangannya seperti apa?, kenapa bantuan yang disalurkan untuk Kampar jauh lebih rendah," tanya Ardiansyah, Kamis.
Menurutnya, anggaran yang dikucurkan ini sangat tidak adil dan sedikit dibandingkan dengan daerah/kabupaten lainnya terutama daerah yang tergolong masih aman dan belum memberlakukan PSBB. Sementara, Kampar sudah memberlakukan PSBB, seharusnya mendapatkan anggaran yang lebih besar.
Ardiansyah menuturkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemprov Riau tersebut membuat tokoh dan masyarakat kabupaten Kampar kecewa.
"Jika kita bandingkan dengan daerah lain yang jumlah populasi penduduk, luas daerah dan tingkat terdampak kasus Covidnya lebih kecil dari Kampar, malah mendapatkan nilai bantuan lebih besar," cetusnya.
Ia menilai, Pemprov Riau sebagai pemegang anggaran seharusnya lebih jeli dan arif dalam menentukan kebijakan. Kampar merupakan tiga besar jumlah populasi penduduk dan luas daerah terbesar di Provinsi Riau.
"Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu Kampar telah ditetapkan PSBB, Pemprov lah yang mengusulkan PSBB kepada pemerintah pusat. Apalagi, Kampar merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru," pungkas politisi PKS itu.
"Saya ingatkan kepada Gubernur Riau untuk tidak bermuatan politis dalam menentukan kebijakan ini," tegas Ardiansyah.
Ia juga mendesak Gubri untuk segera melakukan perubahan alokasi bantuan keuangan.
"Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar kami minta juga melakukan hal yang sama, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada bapak Gubernur Riau," ucap tegas.
Diketahui sebelumnya pada tanggal 19 Mei 2020, Gubernur Riau (Gubri) telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.848/V/2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penanganan Dampak Sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
Adapun nilai bantuan yang telah ditetapkan Pemprov Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: Kpts.848/V/2020 adalah sebagai berikut: Kota Pekanbaru 26,695,800,000.00, Kampar 6,228,000,000.00, Bengkalis 20,415,600,000.00, Indragiri Hulu 18,342,000,000.00, Indragiri Hilir 12,985,200,000.00, Kuantan Singingi 7,637,400,000.00, Kota Dumai 29,515,500,000.00, Rokan Hulu 7,842,600,000.00, Rokan Hilir 29,647,800,000.00, Pelalawan 5,848,200,000.00, Siak 16,230,600,000.00, dan Kepulauan Meranti 10,215,000,000.00.
Baca juga: DPRD Siak kawal anggaran penanganan COVID-19 hasil refocusing dan realokasi
Baca juga: DPRD Pekanbaru kaget Pemkot tak miliki anggaran tangani COVID-19
Baca juga: Pekanbaru anggarkan Rp112,3 miliar tanggulangi COVID-19
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB