DPRD Pekanbaru kaget Pemkot tak miliki anggaran tangani COVID-19

Pekanbaru (ANTARA) - DPRD Kota Pekanbaru mengaku heran dan terkejut mendengar tidak adanya anggaran COVID-19 pasca refocusing APBD Kota Pekanbaru sebesar Rp115 untuk penanganan COVID-19. Olehnya, pihak legislatif minta pemerintah setempat sungguh-sungguh menangani warga terdampak COVID-19.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD kota Pekanbaru Indra Sukma kepada Antara, Senin. Menurut Indra, dalam pertemuan Pemko Pekanbaru dan DPRD setempat pada Jumat (8/5), terungkap Pemko yang diwakili Sekda M Noer menceritakan Pemko tidak memiliki anggaran untuk penanganan COVID-19.

"Uang tidak ada sebab uang itu berasal dari APBD, di mana APBD isinya adalah perencanaan," kata Indra Sukma meniru ucapan dari Sekdakko M Noer.

Menurut Indra, tidak ada alasan bagi Pemko untuk tidak segera menyalurkan bantuan pangan yang dibutuhkan bagi warga terdampak COVID-19 yang jumlahnya mencapai 132 ribu kepala keluarga.

"Kita pernah pertanyakan kepada Pemko, Apa yang menjadi keberatan mereka memberikan bantuan Sembako. Ternyata sekarang baru terbuka, uangnya nggak ada 'kan. Jika

sedari awal Pemko jujur, tentu kita bisa pikirkan jalan lain. Tidak perlu digembor-gemborkan soal anggaran Rp115 miliar. Nah, sekarang, karena sudah terlanjur mau

bagaimana lagi," papar anggota Komisi I DPRD kota Pekanbaru ini.

Indra menyesalkan Pemko tidak terbuka sebab baru disampaikan ke publik pada Jumat lalu, padahal PSBB sudah berlangsung dua kali. Dengan demikian, kata Indra,

pembahasan yang dilakukan Banggar dengan tim TAPD Pemko selama ini terkesan sia-sia karena telah menganggarkan anggaran untuk COVID-19 sebesar Rp 115 miliar baik

untuk bantuan Sembako, APD dan lainnya yang sifatnya mendukung penanganan COVID-19 di Pemko namun uangnya tidak ada.

"Kenyataannya kita lihat mulai dari PSBB tahap pertama Pemko tidak mengeluarkan dana APBD. Kenapa? Sumbangan yang diberikan untuk masyarakat pada tahap I mencapai 15.625 KK dengan bantuan beras cadangan nasional dari Bulog. Begitu juga untuk lauk pauk, semula katanya dari dana Baznas, namun kemudian diralat menggunakan dana APBD Kota Pekanbaru. Jika dikalkulasikan dana APBD untuk lauk pauk itu tidak sampai Rp3 miliar," jelasnya.

Begitu juga, kata Indra PSBB tahap II yang akan berakhir pada tanggal 14 Mei mendatang, masih banyak warga yang tidak mendapat bantuan Sembako. Dia berharap masalah ini bisa diselesaikan.

Baca juga: Komisi III DPRD Pekanbaru minta hak karyawan di-PHK diperhatikan

Baca juga: Anggota DPRD Riau : Tak pantas rumah penerima bantuan Pemko Pekanbaru dilabeli "keluarga miskin"

Baca juga: Pekanbaru gelontorkan bantuan COVID-19 tahap II untuk 30.000 KK