Komisi III DPRD Pekanbaru minta hak karyawan di-PHK diperhatikan

Pekanbaru (ANTARA) - Meski belum mendapatkan jumlah pasti dari karyawan yang di-PHK akibat pandemi corona, namun Komisi III DPRD Kota Pekanbaru minta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru tidak tinggal diam dan memastikan agar hak-hak karyawan yang dirumahkan bisa dipenuhi oleh perusahaan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Yasser Hamidy kepada Antara, Sabtu, mengaku belum menerima laporan adanyakaryawan yang di-PHK akibat kebijakan PSBB yang banyak membuat sejumlah perusahaan seperti mall dan perhotelan serta restoran di Pekanbaru tutup.

Karena itu, lanjut Yasser, pihaknya minta Disnaker Kota Pekanbaru untuk proaktif melakukan pendataan bagi karyawan yang sudah dirumahkan sehingga jelas perusahaan

mana saja yang melakukan PHK atau merumahkan karyawannya

"Setelah memiliki data yang konkrit, Disnaker bisa memberikan kebijakan selama pandemi wabah COVID-19 terjadi seperti

memanfaatkan program kartu Pra Kerja," urainya.

Menurut politisi PKS ini, akibat pandemi corona dan pemberlakuan PSBB dipastikan berpengaruh besar terhadap nasib pekerja di Pekanbaru.

Dengan demikian, kata Yasser, merumahkan karyawan adalah pilihan yang sulit namun tetap harus dilakukan. "Kita berharap setelah situasi normal, perusahaan bisa kembali memanggil mereka dan tidak mencari alasan untuk tidak memperkerjakan

kembali sehingga nasib karyawan tidak terkatung-katung," ungkapnya semangat.

Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD kota Pekanbaru akan memanggil pihak Disnaker Kota Pekanbaru untuk mengetahui situasi terbaru mengenai kondisi perusahaan selama masa pandemi Corona dan dampak penerapan PSBB terhadap keberlangsungan usaha mereka.

"Kami akan panggil mereka. Kami ingin tahu apa yang dikerjakan Disnaker saat ini. Secepatnya kami akan undang mereka," tuturnya mengakhiri.

Baca juga: Anggota DPRD desak Pemkot segera salurkan Bansos

Baca juga: Pansus LKPJ Walikota Pekanbaru soroti OPD berkinerja rendah