Beirut (ANTARA) - Militer Israel telah menghancurkan 326 unit alat berat yang digunakan untuk pembangunan kembali wilayah selatan Lebanon, kata Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti.
Haidar menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan kendaraan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan dan pemerintah Lebanon diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk memberikan kompensasi serta membeli peralatan baru.
Baca juga: Pasukan PBB di Lebanon Diserang Israel, Tak Ada Korban
Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat telah hancur total, sementara lebih dari 189 bangunan lainnya membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan biaya pemulihan untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun).
Ia menambahkan bahwa sekitar 5 miliar dolar AS lagi dana tambahan dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan daerah terdampak lainnya di Lembah Beqaa di timur Lebanon.
Menurut Haidar, angka tersebut merupakan beban besar yang memerlukan keputusan politik serius karena melampaui kapasitas keuangan negara.
Namun, dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah masih dapat memulai pekerjaan mendesak, setidaknya memperkuat sejumlah bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah mereka.
Satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi yang tersedia saat ini adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS (sekitar Rp4,18 triliun) yang dialokasikan khusus untuk proyek infrastruktur.
Serangan drone Israel kerap menyasar buldoser dan truk pengangkut yang bekerja di kota-kota Lebanon selatan yang hancur. Pada awal Oktober, pesawat Israel menyerang depo utama peralatan konstruksi Lebanon dan menghancurkan puluhan alat berat.
Israel membenarkan serangan tersebut dengan alasan bahwa peralatan itu digunakan kelompok Lebanon, Hizbullah, untuk membangun kembali infrastruktur militernya.
Otoritas Lebanon berulang kali menyatakan bahwa Israel terus melanggar kedaulatan negara secara sistematis, meski kesepakatan gencatan senjata telah dicapai pada November 2024.
Militer Israel masih mempertahankan keberadaannya di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang oleh pemerintah Lebanon dianggap sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran terhadap Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.
Baca juga: DK PBB Putuskan UNIFIL Hentikan Misi di Lebanon pada 2026
Israel mengeklaim bahwa serangannya di Lebanon menyasar aset milik Hizbullah dan para pemimpin militernya. Israel juga menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan serangan untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan kelompok tersebut.
Sumber: Sputnik-OANA
