Pekanbaru (ANTARA) - Sebanyak 299 kelompok masyarakat yang berdiri melalui program revitalisasi ekonomi Badan Restorasi Gambut (BRG) di Provinsi Riau mendeklarasikan pembentukan koperasi.
"Ini inisiatif setelah tiga tahun program BRG bergulir. Tujuannya agar mereka lebih kuat, dan kita dukung sepenuhnya," kata Kepala BRG Nazir Foead dalam sambutannya saat deklarasi Koperasi Petani Gambut Riau (KPG-Riau) di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu.
Nazir mengatakan sejak 2017, BRG telah melakukan program revitalisasi ekonomi atau R3 sebagai komponen penting restorasi ekosistem gambut. Program ini berhasil memberikan wadah masyarakat untuk memanfaatkan ekosistem gambut dengan ramah lingkungan dan menghasilkan produk-produk khas gambut yang memiliki nilai jual.
Koperasi ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi hasil pertanian, perkebunan dan usaha kecil dari para petani, peningkatan kualitas produk, serta akses ke pasar yang lebih kuas.
"Kita harapkan program revitalisasi ekonomi ini dapat berdikari dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Nazir, Provinsi Riau merupakan salah satu area prioritas restorasi sesuai dengan tugas BRG yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
BRG hadir di Provinsi Riau mengajak seluruh elemen masyarakat gambut untuk bersama menjaga, memelihara dan memperbaiki tata kelola ekosistem gambut rusak, salah satunya dengan program revitalisasi ekonomi atau R3. Program berbentuk investasi sosial ekonomi ini ditanamkan oleh Pemerintah melalui BRG dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Riau.
Kelompok masyarakat ini tersebar di sepuluh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau yang masuk dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) prioritas intervensi BRG tahun 2017 – 2019, yaitu: Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kota Pekanbaru, Kampar, Siak, Bengkalis, Kota Dumai, dan Kabupaten Rokan Hilir.
"Kontribusi UMKM dalam ekonomi bangsa ini sangat besar, tulang punggung ekonomi negara. Sudah terbukti ketika ada berbagai macam krisis ekonomi bertahan dengan ada UMKM," kata Nazir.
Dewi Syarlen, Asisten Deputi Pertanian dan Perkebunan, Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa pihaknya akan membantu para Pokmas binaan BRG untuk mengembangkan usaha mereka.
"Dengan membangun koperasi dan berkelompok maka hasilnya lebih maksimal. Nanti koperasi akan menyalurkan produk mereka. Sekarang kan hasil melimpah namun yang nampung tidak ada," tuturnya.
299 kelompok masyarakat binaan BRG bentuk koperasi
Kepala BRG Nazir Foead (kiri) melihat salah satu produk kopi yang ditanam di lahan gambut. (ANTARA/Anggi Romadhoni)
