Pekanbaru (ANTARA) - Komisi V DPRD Riau bersama Dinas pendidikan provinsi akan melakukan sidak ke SMA sederajat untuk memastikan tidak ada lagi pungutan liar yang terjadi.
Mengingat, meski Dinas Pendidikan Provinsi sudah mengeluarkan surat edaran, para wakil rakyat masih mendapat aduan perihal pungli dari masyarakat.
"Dalam waktu dekat kami akan turun ke sekolah untuk memastikan tidak ada lagi pungli. Karena memang saat ini situasinya kami harus jemput bola. Karena sudah sering aduan masuk," ujar Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho di Pekanbaru, Rabu.
Agung menjelaskan kedatangan DPRD bersama Disdik ke sekolah tidak hanya memantau pungli. Namun ingin melihat langsung situasi belajar mengajar di sekolah. Apalagi sekolah yang selama ini dianggarkan khusus oleh pemprov kedalam APBD.
"Ada sebuah sekolah misalnya dianggarkan kedalam APBD sebesar Rp6miliar lebih. Tapi masih membebankan pungutan ke siswa. Jadi kita ingin lihat itu uang Rp6miliar larinya kemana?," ucap Politisi Demokrat itu.
"Kalau membangun, bangunannya seperti apa? Buat beli buku, bukunya mana? Buat makan siswa, seperti apa makan yang diberikan? Kami akan cek itu semua," sambungnya.
Dia memastikan jika anggaran yang telah disediakan diselewengkan, maka dia akan menyeret persoalan tersebut ke ranah hukum. Karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Salah satunya pungli yang diakibatkan sekolah kekurangan dana.
"Akibat anggaran yang tidak jelas kemana rimbanya, maka dibebankan lagi ke siswa. Ini kan dua kali merugikan. Merugikan uang negara juga merugikan orang tua siswa. Ini harus dituntaskan semua," ujar legistator dapil Kota Pekanbaru itu.
Baca juga: Juru parkir Tanah Abang dituduh pungli. Kok bisa?
Baca juga: Mantan kepala sekolah di Riau divonis 4 tahun penjara akibat pungli
