Aggota DPRD Riau sebut RPJMD tak memuat konsep pengembangan pesisir dengan jelas

id Perikanan,RPJMD Riau, perikanan riau

Anggota DPRD Riau Firdaus

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau Firdaus menilai tidak adanya konsep pengembangan kawasan pesisir yang matang dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, padahal Riau memiliki cakupan pesisir yang sangat luas.

"Di sini (Raperda RPJMD), saya melihat tidak tergambar konsep yang jelas tentang pembangunan wilayah pesisir. Padahal potensi perikanan kita sangat besar. Dulu Bagan Siapiapimenjadi penghasil ikan terbesar di dunia. Nah sekarang kenapa tidak bisa. Saya pikir ini perlu ditekankan konsep yang jelas," ujar Firdaus di Pekanbaru, Jumat.

Dia menyarankan agar Ranperda RPJMD memuat secara rinci tentang pengembangan pesisir sehingga sejumlah substansi harus dimuat dalam RPJMD, mencakup jumlah nelayan Riau, fasilitas pelabuhan dan jalan, jumlah produksi, kawasan konservasi, dan pengembangan budidaya perikanan pesisir.

Untuk diketahui, Riau memiliki panjang garis pantai 2.000 kilometer. Meski begitu, sektor perikanan pesisir masih belum tergarap maksimal.

"Yang pertama kita harus tahu jumlah nelayannya berapa. Harus berpegang pada kesejahteraan nelayan. Karena sektor perikanan pesisir ini berbeda dengan pertanian. Pertanian itu angkanya jelas, hasil berapa, luasan kebunnya berapa. Nah kalau perikanan pesisir kita tidak pernah dapat data rill produksi perikanan kita," ucapnya.

Kemudian, kata dia, konsep wilayah konservasi pesisir harus dimuat daerah-daerah yang menjadi kawasan konservasi dalam RPJMD. Sementara, pembangunan pelabuhan perikanan juga perlu diprioritaskan yang tentunya akan menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah.

"Di RPJMD hanya dimuat peruntukan kawasan perikanan tangkap dan budidaya. Satu lagi kawasan konservasi perlu ditambahkan, seperti di Pulau Jemur misalnya, dan daerah konservasi wisata lainnya yang mana ikannya tidak boleh ditangkap. Saya berharap ini juga digarap maksimal," sebutnya.

"Kemudian pembangunan infrakstruktur seperti pelabuhan. Di Sumbar saja ada pelabuhan besar yang dinamakan pelabuhan samudra. Sementara Riau pelabuhan pesisir pantai saja kita tidak punya padahal ini kewenangan provinsi untuk membangun," sambungnya.

Tak hanya itu, Firdaus juga meminta agar Pemda membangun infrastruktur jalan di wilayah pesisir, ini sungguh berdampak baik bagi perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terhadap transaksi jual beli.

"Selama ini untuk jual ikan nelayan diserahkan kepada tengkulak dengan harga murah. Tapi kalau jalannya dibangun, nelayan punya akses untuk bisa langsung menjual ikan itu ke darat. Dampaknya ikan segar harganya tinggi pendapatan tentu juga tinggi," ucapnya.

Pewarta :
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar