Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis, Kasmarni, menyampaikan tiga usulan utama untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya dalam pertemuan langsung dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Didit Herdiawan. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (7/5).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni menekankan bahwa tiga isu krusial yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah pengelolaan tambak udang di kawasan mangrove, pengembangan perikanan tangkap, serta permasalahan nelayan Bengkalis yang ditangkap oleh aparat keamanan Malaysia.
Terkait pengelolaan tambak udang, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong budidaya udang sebagai salah satu potensi ekonomi daerah. Namun, aktivitas ini menghadapi tantangan serius, khususnya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan lahan budidaya, terutama di kawasan mangrove yang sensitif secara ekologis.
“Kami sangat membutuhkan pendampingan teknis dan kebijakan dari KKP dalam pengelolaan tambak udang berkelanjutan. Selain itu, kami juga mendorong pelaksanaan restorasi mangrove terpadu, penguatan kapasitas petambak lokal, dan fasilitasi penyelesaian lahan budidaya yang berada dalam kawasan hutan,” ujar Kasmarni.
Sementara itu, dalam pengembangan perikanan tangkap, Bupati menyampaikan bahwa nelayan lokal masih menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan armada, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta minimnya akses ke pelabuhan dan pasar.
“Kami berharap ada bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pelatihan keterampilan bagi nelayan, serta pembangunan pelabuhan perikanan. Kami juga mengusulkan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu di wilayah pesisir, sebagai pusat ekonomi berbasis kelautan yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” jelasnya lebih lanjut.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga menyoroti persoalan yang sangat meresahkan nelayan Bengkalis, yaitu penangkapan oleh aparat keamanan Malaysia di wilayah perairan perbatasan. Menurutnya, kejadian tersebut berdampak luas, tidak hanya pada aspek hukum dan sosial, tapi juga menimbulkan ketakutan yang menurunkan produktivitas nelayan.
Sebagai solusi, Bupati Kasmarni mengusulkan adanya penataan zona tangkap yang jelas, penyuluhan hukum kepada nelayan, serta peningkatan pengawasan dan pendampingan di wilayah perairan perbatasan agar insiden serupa tidak terulang.
Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan strategis ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang siap memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan.
