Jakarta (ANTARA) - Advokat Haris Azhar tidak bersedia menjadi saksi yang sedianya akan dihadirkan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu. Ia menungkapkan sejumlah poin krusial yang jadi alasan penolakannya.
Ia diminta memberikan kesaksian tentang bantuan hukum yang diberikan kepada Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis terkait dugaan adanya perintah Kapolres Garut untuk mendukung pasangan calon Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
Dalam suratnya yang ditujukan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Haris mengatakan hubungan dengan Kapolsek Pasirwangi hanya untuk pendampingan dan bantuan hukum dengan tujuan mewujudkan profesionalitas kepolisian.
Dalam keterangan terhadap Haris, Kapolsek Pasirwangi disebutnya menyampaikan data pemetaan wilayah dan nama-nama personel kepolisian yang diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.
Untuk itu, Haris menilai Kapolsek Pasirwangi lebih tepat sebagai pihak yang memberikan kesaksian.
Selain itu, alasannya tidak bersedia menjadi saksi lantaran Prabowo Subianto menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan secara paksa 1997-1998.
Sementara ia selama ini turut menuntut akuntabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM masa lampau.
Saat jeda sidang lanjutan, kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengaku belum mengetahui surat dari Haris untuk majelis hakim tersebut sebab dalam pembagian tugas tim kuasa hukum, ia tidak mengurusi saksi.
"Gini, kan tim pengacara ada pembagian kerjanya. Ada yang ngurus saksi, bukti, ada juga hal lainnya," kata dia.
Baca juga: Superhero bawa pesan damai ke MK, bawa santai sidang sengketa Pilpres
Baca juga: Yusril: ayat Alquran tidak relevan dalam sidang sengketa Pilpres di MK
Baca juga: Sengketa Pilpres di MK diharap jangan picu konflik antarkelompok
Berita Lainnya
Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2019--2024 setujui dua rancangan putusan
25 September 2024 14:41 WIB
Jelang Sidang Umum, Sekjen PBB Antonio Guterres serukan reformasi lembaga global
13 September 2024 12:15 WIB
Sidang perdana, mantan Sekwan DPRD Riau diduga rugikan negara Rp2,3 M
11 September 2024 20:53 WIB
Misi Palestina amankan posisi baru di Sidang Umum PBB untuk sesi ke-79
31 August 2024 15:52 WIB
Puan Maharani bertemu dengan Budi Arie usai Sidang Tahunan MPR
16 August 2024 13:55 WIB
Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR
16 August 2024 10:44 WIB
Presiden Jokowi kenakan busana adat khas Betawi pada Sidang Tahunan MPR 2024
16 August 2024 10:20 WIB
Puluhan duta besar negara sahabat turut hadiri Sidang Tahunan MPR RI 2024
16 August 2024 9:58 WIB