Kepala BNPB: libatkan ulama untuk cegah Karhutla Riau

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau untuk tidak melupakan peran tokoh keagamaan dalam pencegahan kebakaran lahan gambut di daerah itu.

“Perlu pendekatan ulama, Satgas ke depan harus libatkan ulama,” kata Doni Monardo di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin.

Ia menilai, Riau memiliki masyarakat yang religius sehingga pendekatan dari agama penting untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak membakar lahan dan hutan. Doni mengatakan, pembakaran hutan dan lahan sangat merugikan semua makhluk hidup, memusnahkan plasma nutfah, dan menghasilkan jerebu atau asap yang mengganggu kesehatan manusia.

“Jangan hanya berikan sanksi pada masyarakat karena jumlahnya sangat banyak, penjara akan penuh. Pendekatan agama, sosial, dan kultural dalam pencegahan punya peran yang penting," ujarnya.

Baca juga: BPPT kurang pesawat untuk operasi hujan buatan tanggulangi Karhutla

Dalam kunjungannya ke Riau, Doni Monardo turut menghadiri Rakor Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Bengkalis. Pada acara tersebut, Doni menyatakan Karhutla di Indonesia penyebabnya adalah 99 persen ulah manusia dan satu persen adalah alam seperti cuaca panas.

"Antara lain, tidak sengaja karena buang putung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dandisengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja" katanya.

Permasalahan utama orang membakar, lanjutnya, adalah karena faktor ekonomi masyarakat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan lahan yang subur di Riau dalammeningkatkankomoditasekonomi rakyat seperti kopi, lada, dan sebagainya, sehingga terbuka lapangan kerja untuk masyarakat. Contohnya pasar ladasetiap tahunnya sampai dengan 16 miliar dolar AS.

Baca juga: Pekanbaru mulai diselimuti asap dari Meranti

Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai sekitar Rp221 triliun atau dua kali lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh.

Korban akibat bencana melampui korban perang, selama 18 tahun (2000-2018) mencapai 1.220.701 orang yang meninggal.

SelainKepala BNPB Doni Monardo sebagai pembicara kunci padarapat kordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahanKabupaten Bengkalis tahun 2019 di kantor Bupati Bengkalis. Didampingi juga olehGubernur Riau, Syamsuar.Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis.Kepala BMKG Dwikorita.Haris Gunawan dari Badan Restorasi Gambut (BRG) danRaffles dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Wakil Asops Panglima, KhairilLubis.

Baca juga: Warga Pulau Rupat Dapat Pengobatan Gratis Dampak Karhutla

Gubernur Riau, Syamsuar dalamsambutannya mengatakan Pulau Bengkalis adalah pulau terluar dari Riau, selain Karhutla ancaman bencana lainnya adalah abrasi.

"Terima kasih atas kunjungannya ke Riau, komitmen kami mencetuskan Riau Hijau. Sesuai arahan Presiden tidak ada pembukaan lahan baru, dankami berkomitmen tentang hal tersebut, karena sudah ada2,8 juta hektar lahan sawit dan Riau merupakan terbesar di Indonesia,” kata Syamsuar.

Bustami HY selaku Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Bengkalis menjelaskan Kebakaran hutan dan lahan dapat dihentikannya atau dikurangi jumlahnya.Sehingga kita dapat menjadi tanggungjawab bersama, dan tidak ada lagi bencana asap yang merugikan masyarakat Indonesia, dari segi kesehatan, kerugian ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.

"Seluruh komponen bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan termasuk forkopimda, kepala dusun dan masyarakat" ujarnya.

Baca juga: Pemadaman Karhutla di Pulau Rupat Habiskan Dana Rp1 M

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menjelaskan bulanJuni-September 2019 akan terjadi kemarau panjang, selain tahun ini adalah musim El Nino meski sifatnya lemah. "Bengkalis masuk pada bulan Juni perkiraan musim kemaraunya danRiau akan dimulai Maret akhir,” katanya.

Satelit yang memantau baru bisa diupdate enam jam sekali, dan baru dapat dipublish dalam 24 jam. Untuk itu diantisipasi dengan mendeteksi titik panas (hotspot) setiap 10menit, denganwww.satelit.bmkg.go.id. namun memilikikelemahan, baru dapatmendeteksi zona lebih dari 500 meter persegi.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, luas Karhutla sudah lebih dari 1.300 hektare di Riau. Kebakaran banyak terjadi di daerah pesisir seperti Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir dan Kota Dumai.

Baca juga: BNPB diminta perkuat Satgas Karhutla pesisir Riau

Baca juga: Chevron Berusaha Padamkan Kebakaran di Konsesi Dumai Hingga Malam Hari