Bawaslu Riau Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau telah menggelar sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum setempat terhadap salah satu bakal calon DPD RI.

"Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi (pelapor) salah seorang bakal calon DPD RI Dapil Riau merasa diperlakukan tidak adil oleh KPU," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan kepada antara di Pekanbaru, Sabtu.

Sidang yang digelar Jumat (14/9) di Pimpin oleh Ketua Majelis Gema Wahyu Adinata dengan Anggota Majelis Rusidi Rusdan dan Hasan.

Menurut Rusidi dasar putusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Riau kepada Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi membuat pelapor menggugat.

"Dalam TMS ini KPU beralasan Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi masih berusia 20 tahun, 5 Bulan," ujar Rusidi Rusdan.

Rusidi menjelaskan kronologisnya, pada tanggal 7 September 2018, pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ke Bawaslu setempat.

"Karena KPU Provinsi Riau telah mencoret nama pelapor disebabkan usia pelapor belum sampai 21 Tahun," imbuh Rusidi.

Sementara itu Gema Wahyu Adinata selaku Ketua Majelis Sidang membacakan secara lengkap dan jelas materi laporan hingga pernyataan/putusan sidang.

"Dalam kasus ini, Majelis memutuskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu "diterima" dan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 17 September 2018 bertempat di Ruang sidang Bawaslu Riau, Jalan Adisucipto, Pekanbaru," pungkas Gema Wahyu Adinata.

Komisioner KPU Riau Ilham Yasir mengaku pihaknya telah mencoret Syintia Dewi Ananta Shinta Dewi sebagai Bacaleg DPD RI dari DCS karena tidak memenuhi syarat.

Dikatakan Ilham proses verifikasi administrasi dalam tahapan pendaftaran calon perseorangan DPD di tanggal 9-11 Juli dan 21-24 Juli 2018 dilakukan sesuai UU 7/2017 tentang Pemilu dan PKPU 14/2018 tentang pencalonan perseorangan DPD, dimana syarat calon harus berumur 21 tahun.

"Jika umurnya tidak sampai 21 tahun, maka KPU Riau harus menggugurkan yang bersangkutan pada masa DCS tanggal 31 Aguatus 2018," ujar Ilham Yasir.

Menurut Ilham jika yang dilakukan oleh KPU Riau tersebut dinilai oleh pemohon sebagai tindakan melanggar administrasi, maka harus dibuktikan oleh yang bersangkutan di persidangan Bawaslu.

"KPU Riau berkewajiban memberikan keterangan dan penjelasan yang sejelas-jelasnya di persidangan tersebut nantinya," tegas Ilham.

Menurut Ilham sebelumnya permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah melewati tenggang waktu yang ditetapkan sehingga permohonannya tidak bisa dilanjutkan, namun kemudian dia kembali mengajukan permohonan dalam bentuk pelanggaran administrasi.

"Pemohon yang usianya belum berumur 21 tahun keberatan jika digugurkan, dan bagi KPU Riau justru jika KPU menetapkan umurnya kurang dari 21 tahun sebagai calon perseorangan DPD, maka kami yang akan dinilai melanggar UU dan PKPU," tutupnya.

Perlu diketahui dari total 28 Bacaleg DPD RI yang mendaftar ke KPU Riau hanya 27 orang yang dinyatakan lulus sementara satu di coret karena TMS.