Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau Alnofrizal memetakan beberapa potensi kerawanan berdasarkan analisa 1.862 kelurahan/desa dan kota di tempat tempat pemungutan suara Pilkada 2024 yang dihimpun pada 10-15 November 2024.
"Potensi kerawanan tersebut antara lain penggunaan hak pilih, masalah daftar pemilih tetap (DPT) seperti pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih pindahan dan pemilih disabilitas," kata Ketua BawasluProvinsi RiauAlnofrizal kepada media di Pekanbaru, Sabtu.
Menurut dia, identifikasi potensi kerawanan di tempat pemungutan suara itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan yang dapat menghambat kelancaran pemungutan suara secara demokratis.
Ia menyebutkan, kebijakan ini sekaligus sebagai bentuk upaya antisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi dari berbagai tindakan dari masyarakat sekaligus potensi gangguan keamanan.
"Potensi gangguan keamanan yang perlu diantisipasi adalah riwayat kekerasan, intimidasi atau penolakan hasil pemungutan suara," katanya.
Potensi kerawanan lain adalahindikasi politik uang, politisasi sara, potensi konflik terkait isu agama, suku, ras, dan golongan. Selanjutnya, masalah netralitas oleh penyelenggara Pemilu, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, atau perangkat desa.
Selain itu, lanjutnya,distribusi logistik pemilu seperti kerusakan, keterlambatan atau kekurangan. Selanjutnya, kesulitan geografis, rawan bencana, dekat rumah pasangan calon atau tempat rawan konflik dan ketersediaan jaringan listrik dan internet yang memadai.
Dari 25 indikator yang dianalisis Bawaslu,ditemukan lima indikator dengan kejadian terbanyak yakni TPS dengan pemilih disabilitas(3.085 TPS) dan kendala jaringan internet (724 TPS). Enam belas indikator lain termasuk TPS di lokasi rawan bencana (264 TPS) dan TPS sulit dijangkau (159 TPS).
Selain itu, empat indikator dengan kejadian langka seperti petugas TPS yang berkampanye (5 TPS) atau penolakan pemungutan suara (1 TPS).
Ia mengatakan pihaknya telah merancang langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan potensi gangguan antara lain meningkatkan patroli pengawasan di wilayah rawan, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat.
"Salah satu upaya kita lakukan juga dengan membuka posko pengaduan yang dapat diakses masyarakat secara offline danonline. Bawaslujuga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik, kelancaran pemungutan suara, serta akurasi data pemilih," katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan menjelang hingga selama masa tenang Pilkada pada 24- 26 November 2024.
"Mari kita buktikan kita masyarakat yang berbudaya santun," demikian Alnofrizal.
