Ilegal Fishing Marak di Rohil, DPRD Minta Polres Patroli Rutin

Pekanbaru,(Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau asal Rokan Hilir Karmila Sari menyoroti kasus sindikat pencurian hasil laut yang berhasil diringkus Tim SatPolair polres di perairan Rohil. Dalam kasus tersebut tiga orang di tembak satu meninggal dunia.

"Kejadian pencurian ke wilayah Rohil ini sudah bertahun-tahun. Tidak hanya ikan, sekarang kerang. Selain melewati batas wilayah, nelayan Sumut juga menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan yang merusak biota laut, bahkan dalam sepekan kita mengusir sampai lima kali," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Karmila Sari di Pekanbaru, Jumat.

Dia mendesak pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP-KKP agar membuat track patroli rutin dengan jadwal acak untuk pengawasan di daerah perbatasan seperti Panipahan Rohil.

"Kejadian ini terus terjadi berulang-ulang padahal Polair sudah melakukan pengawasan. Kasihan nelayan Rohil, sangat mengandalkan alam dan memiliki fasilitas yang sederhana dan tradisional untuk menangkap ikan selama ini," sebut Karmila.

Dia meminta, PSDKP-KKP yang berpusat di Belawan Sumatera Utara yang mencakup wilayah kerja (Belawan) Sumut, Langsa ( Aceh) dan Rohil (Riau) memberikan solusi tuntas yang berkesinambungan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

Menurutnya, nelayan Rokan Hilir selama ini sangat kooperatif dengan mencoba melakukan perdamaian melalui MoU dengan nelayan Sumut, namun selalu saja nelayan Sumut masuk ke wilayah Rohil.

"Dengan kasus ilegal fishing ini, bagaimana kesejahteraan nelayan Rohil? Harusnya ini menjadi perhatian kita bersama," sebut Politisi Golkar Riau itu.

Dia menjelaskan dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014, pengawasan tersebut beralih ke wewenang Diskanlut Provinsi Riau. Hanya saja, pos UPT memang sudah ada tapi tidak aktif bertugas.

"Kapal patroli pengadaan yg dianggarkan tahun ini juga belum terealisasi. Berat memang tugas kita, tapi tetap harus upaya utk mengatasi permasalahan yg berlarut2 ini,"

Dia mengatakan, Komisi II DPRD Riau dan Diskanlut Riau berinisiatif membuat rapat besar dengan mengundang PSDKP-KKP, Diskanlut Sumut, Jambi, Kepri, Diskanlut kabupaten/kota yg ada di Riau, Polair, dan HNSI dan pihak terkait.

"Semoga ini menjadi momentum untuk solusi yang efektif dan efisien agar tidak ada pihak yg dirugikan, dicarikan win-win solutionnya," sebutnya.