Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pihak Komisi II DPRD Riau menyoroti masih banyak ditemukannya persoalan "ilegal fishing" atau aksi pencurian ikan oleh nelayan luar di kawasan pesisir setempat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Karmila Sari di Pekanbaru, Selasa, mengkhawatirkan rawannya ilegal fishing akan menggerus potensi sektor perikanan setempat. Meski begitu, diakuinya, pengawasan dan monitoring aktivitas ilegal fishing memerlukan anggaran operasional yang cukup besar.
"Kita memang belum maksimal untuk pencegahan ilegal fishing, sebenarnya masih sangat rawan di daerah terluar akan aktivitas ini. Karena keterbatasan anggaran untuk melakukan monitoring, dananya cukup besar. Kemudian UPT pengawasan yang ada juga belum lengkap," sebut Karmila Sari.
Ia mengatakan, anggaran operasional untuk pengawasan dialokasikan dari APBD Riau masih sangat minim, begitupun belum didukung sdmnya yang memadai.
"Yang dari pusat (APBN) itu bantuan kapalnya. Sedangkan anggaran operasionalnya dari kita, penyediaan SDM dari kita, solar untuk patroli, peralatan self proteksi bagi pengawas, monitor untuk informasi, cukup besar setiap kali patroli dananya," papar Politisi Golkar Riau tersebut.
Menurutnya, persoalan ilegal fishing menjadi salah satu faktor penurunan produksi perikanan laut. Sebagai salah-satu contohnya, kawasan pesisir, di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir terkenal sebagai penghasil ikan terbesar di dunia. Namun sekarang kondisinya justru berbeda, komoditas kerang banyak dijumpai di kawasan itu, karena faktor menurunnya potensi ikan yang dimiliki.
"Nelayan ini ada datangnya dari provinsi tetangga, dan ada juga yang dari luar (luar negeri). Khawatirnya kalau mereka menangkap ikan dengan metode yang salah, tentu populasi ikan bisa terancam," papar Karmila.
Ia meminta perhatian Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan bantuan agar persoalan ilegal fishing dapat ditangani dengan baik.
Bolehlah Buk Menteri (KKP) datang kesini, melihat kondisi kita di Riau ini," papar Karmila.
Karmila mengatakan, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pencurian ikan dengan meneken kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan.
"Yang udah jalan itu MoUnya dengan Jambi berbatasan dengan Indragiri Hilir. Jadi ada semacam kerjasama seperti itu, mereka boleh menangkap ikan ke sini, dan begitu sebaliknya. Tapi tetap dibatasi ukuran kapal yang masuk ke Wilayah kita," sebut Karmila.
Patroli Ilegal Fishing Riau; Kapal ada, Uang Operasional Terkendala
