Marak ilegal fishing di Rohil, DPRD Riau: Pengawasan lemah, sanksi harus diperkuat

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir Karmila Sari menyoroti maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di kawasan perairan Panipahan, Rohil yangbanyak dikeluhkan nelayan kecil kepadanya saat reses menjaring aspirasi.

"Harus duduk bersama untuk menyelesaikan illegal fishing ini. Tidaknya hanya pengawasan tapi sanksi harus diperkuat agar aktivitas illegal fishing dapat diminimalisir. Kasihan nelayan kita, karena kondisi ikan berkurang tentu hasil tangkap mereka juga berkurang. Akhirnya nelayan menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan cukup untuk makan hari itu saja," kata Karmila Sari di Pekanbaru, Rabu.

Karmila mengakui bahwa daerah setempat memiliki kerterbatasan dalam pengawasan praktik illegal fishing sebabkemampuan anggaran yang dikucurkan Pemda untuk pengawasan tidak terlalu besar.

"Butuh biaya besar untuk pengawasan ini. Kalau tidak salah anggaran dari provinsi itu hanya mampu untuk tiga kali setahun (pengawasannya). Memang kita juga bekerjasama dengan TNI AL yang menjaga di setiap perbatasan. Tapi ini juga butuh keterlibatan semua pihak," kata Karmila.

Dikatakannya, tingginya kasus pencurian ikan ini karena kawasan perairan Kabupaten Rohil berbatasan dengan negara tetangga. Banyak nelayan asingyang pergi menangkap ikan menggunakan kapal besar dan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan.

"Biasanya dari tetangga, Nelayan dari Malaysia, Thailand, Philipina. Dari provinsi lain ada juga. Cuma kalau sama Jambi kita sudah ada kesepakatan berupa MoU. Boleh sampai ke kawasan kita, begitupun nelayan kita. Tapi nelayan yang bisa masuk itu dengan ketentuan tertentu, terbatas bukan kapal besar tapi kapal nelayan kecil," ucap Karmila yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau itu.

Politisi Golkar ini berharap agar illegal fishing dapat dihentikan. Harus ada sanksi yang membuat efek jera terhadap oknum-oknum tak bertanggung jawab itu. Dia juga menegaskan, agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan nelayan. "Seperti BPJSKetenagakerjaan harus disosialisasikan ke nelayan kita. Ini kan ada berupa jaminan jika seandainya terjadi kecelakaan kerja. Dan juga program lainnya untuk masa depan nelayan dan anak-anak nelayan," tuturnya.