Pekanbaru (Antarariau.com) - Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta BKKBN Widwiono mengatakan metode penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan hasil SDKI 2017 tercatat 57,2 atau turun 0,7 dari sebelumnya 57,9.
"Ini cukup mengkhawatirkan apalagi ukuran kinerja BKKBN berada pada pengunaan alkon modern seperti IUD, vasektomi dan tubektomi, serta lainnya," kata dia di Pekanbaru, Selasa.
Widwiono mengatakan hal itu pada acara "Temu kerja penguatan KB jalur swasta di klinik pratama dan DPS melalaui PKPI dan Asklin serta orientasi standarisasi peningkatan kompetensi pelayanan KB bagi provider tingkat Provinsi Riau" diikuti 100 peserta.
Menurut dia, pada satu sisi ada kekhawatiran namun pada sisi lain bangga karena angka kesertaan ber-KB juga meningkat dari semua metode dari 61,7 naik menjadi 63,3.
Namun demikian, katanya, satu sisi lainnya prihatin, karena ternyata kinerja BKKBN justru turun dan dikhawatirkan SDKI 2022 nanti ada terguran.
"Oleh karena itu dalam pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mengubah pola kinerja dan pola kerja sama yang selama ini sudah baik dan ditingkatkan harus menjadi lebih baik lagi, yang selama ini masih sedang atau belum ada realisasi kegiatan agar dapat ditingkatkan, dan ini tugas kita bersama," katanya.
Ia menekankan jika capaian KB bagus tentu capaian kesehatannya juga bagus, kalau KB bagus angka kematian ibu bisa diturunkan, dan kalau KB tidak bagus akan susah menurunkan angka kematian ibu.
Secara total, katanya, kesertaan ber-KB itu naik dari 61 ke 63, namun relevansinya kepada angka kesuburan total turun dari 2,6 justru menjadi 2,4.
"Jadi sebetulnya sudah sesuai dengan jalur, cuma kita ditargetkan oleh Presiden Jokowi tahun 2021, angka kesuburan total dari 24 diturunkan menjadi 2,1 yang harus ditingkatkan oleh para penggiat KB di Tanah Air," katanya.
Semua capai tersebut, kata Widwiono, tentu menjadi tanggunga jawab bersama semua kementerian, lembaga, dokter, bidan, tenaga kesehatan, juga mitra kerja dan LSM serta BPJS Kesehatan, bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Agus Putro Proklamasi mengatakan Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten dan kota dengan ketersediaan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta 338 FKTP dan RS.
Pelayanan 140 fasilitas kesehatan KB swasta, 435 praktik dokter pemerintah dan swasta, 1.800 bidan mandiri, dan 900 jejaring fasilitas kesehatan KB.
Ketersedian sarana dan prasarana itu, katanya, menjadi modal kuat untuk meningkatkan sinergi.
Walaupun nanti ada hambatan, katanya, perlu dipecahkan bersama, termasuk keterlibatan sektor swasta menuju kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.
"Pelayanan KB bersifat promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesejahteraan ibu dan anak yang pada akhirnya untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
BKKBN: Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern Alami Penurunan
