Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPD RI Dapil Riau Intsiawati Ayus menyoroti masih belum sejahteranya para perawat dan tenaga kesehatan di wilayah setempat sehingga berakibat kepada kinerja layanan pemerintah kepada masyarakat.
"Dari pemaparan peserta yang hadir ini SDM kesehatan khusus Honorer di Riau sangat memprihatinkan," kata Intsiawati Ayus pada acara dialog konstitusi bersama Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Wilayah Riau dengan Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI di Pekanbaru, Kamis.
Dialog ini merupakan dalam rangka kunjungan kerja Intsiawati Ayus Ke Riau, dimana ia ingin mendengarkan berbagai permasalahan di Dapil Riau tempat ia dipilih, lewat acara yang mengangkat tema "Mewujudkan Konstitusional DPD RI, Peran Kesejahteraan SDM Kesehatan di Daerah Peovinsi Riau".
Hadir sebagai pemateri diantaranya Ketua BPKK DPD RI Intsiawati Ayus, Kabag BPKK DPD RI Wachid, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir dan Korwil GNPHI Riau Candra Ahmadi, serta puluhan peserta dari kalangan perawat honorer dari RSUD se Riau.
Selanjutnya senator yang sudah menjabat tiga kali berturut-turut ini mengatakan bahwa peran dan fungsi DPD RI tidak akan maksimal apabila hubungan dengan Eksekutif (Kepala Daerah) tidak terjalin dengan baik.
Termasuk bidang kesehatan, sejauh ini para Kepala Daerah menurutnya belum tampak upayanya untuk mengatasi permasalahan yang ada.
"Mudah-mudahan Pemerintah kedepannya lebih peka terhadap SDM bidang Kesehatan. Juga untuk Pendidikan. Karena dua hal ini tidak bisa disepelekan keberadaannya," tegasnya.
Sementara itu Korwil GNPHI Riau Candra Ahmadi menjelaskan perhatian dari pemerintah terhadap nasib perawat honorer, hingga kejelasan atas pengabdian honorer yang belasan tahun masih kurang dna minim.
"Kami sudah mengabdi sampai ada yang belasan tahun. Kami hanya berharap kejelasan nasib kami," kata Candra Ahmadi.
Selain itu ia menyampaikan aspirasi dan keinginan dari para perawat honorer yang tidak dapat berkesempatan mengikuti seleksi penerimaan CPNS.
"Minimal diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak," harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau memaparkan bahwa kebijakan terkait CPNS seluruh regulasinya dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Daerah tinggal menjalankan peraturan dan ketetapan yang sudah ada.
"Maka dari itu Rumah Sakit banyak membuka lowongan tenaga Honorer. Di RSUD kita saja sebanyak 700an. Dan Pemprov Riau sendiri telah mengangkat 200 tenaga Perawat dan Bidan untuk ditempatkan pada Puskesmas 24 Jam," katanya menambahkan.
***4***
.jpg.webp)
