Tembilahan, (Antarariau.com) - Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau bersepakat membuat kertas kerja untuk diajukan ke Kementerian Keuangan guna menyikapi kebijakan rasionalisasi atau pengurangan dana bagi hasil (DBH).
Sekretaris Daerah, Kabupaten Indragiri Hilir, Said Syarifuddin, Rabu mengatakan, langkah solutif dalam menyikapi kebijakan rasionalisasi ini, lahir setelah dilakukannya pertemuan seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota serta Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, pekan lalu.
"Rasionalisasi, konkretnya, telah dilakukan sejak lima tahun belakangan oleh Pemerintah Pusat dengan alasan efisiensi anggaran yang membuat dana transfer daerah berkurang," ucap Sekda di Tembilahan, Rabu.
Ia mengatakan, akibat kebijakan rasionalisasi, Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Inhil kerap kelimpungan. Sebab, kegiatan keprograman yang dilaksanakan oleh pihak rekanan tidak bisa dibayarkan sepenuhnya.
"Rasionalisasi selalu dilakukan pada akhir-akhir tahun dalam kurun waktu November dan Desember. Sementara, pekerjaan sedang berjalan bahkan ada yang sudah selesai sehingga membuat pihak pemerintah daerah tidak bisa melunasi pembayaran pekerjaan," ujarnya.
"Memang tidak semua pekerjaan yang menunggak pembayarannya. Namun, hal ini membuat jalannya program Pemerintah Daerah menjadi terhambat," tambah Said.
Dengan problema anggaran itu, lanjutnya, maka seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau yang mewakili daerahnya berinisiatif untuk menyusun kertas kerja 5 tahun terakhir yang berisikan tentang Dana Bagi Hasil.
"Melalui kertas kerja sebagai proposal yang diajukan ke Kementerian Keuangan ini, kami berharap agar tidak lagi ada kebijakan rasionalisasi DBH. Kalau pun ada, paling tidak dikoordinasikan dulu di awal tahun anggaran dengan masing-masing Pemerintah Daerah, khususnya Riau," ucapnya.(adv)
Sikapi Pengurangan DBH, Sekda Inhil Buat Kertas Kerja ke Kemenkeu
