Wacana pelarangan ekspor kelapa bulat buat petani Inhil resah, ini jawaban anggota DPR RI

Tembilahan (ANTARA) - Regulasi pelarangan ekspor kelapa bulat oleh pemerintah pusat membuat resah masyarakat petani, pasalnya selama ini hasil panen kelapa cenderung diekspor ke luar negeri oleh para petani karena nilai jual kelapa yang terbilang tinggi.

Menanggapi polemik ini, anggota Komisi DPR RI asal Riau, Abdul Wahid menyatakan sikap tidak setuju dengan kebijakan larangan ekspor kelapa bulat karena dinilai akan mengancam kesejahteraan petani kelapa, khususnya Inhil sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

Menurut Wahid, jika pelarangan ekspor kelapa bulat diterapkan maka akan terjadi monopoli harga oleh perusahaan tertentu.

Ia pun mengaku faham dengan tujuan regulasi pelarangan ekspor kelapa bulat oleh pemerintah adalah agar Industri lokal bisa tetap hidup, namun harus ada perlindungan kepada petani.

Menurutnya, Keran ekspor kelapa bulat harus tetap dibuka sembari pemerintah menstabilkan standar harga kelapa dalam negeri.

"Kita sepakat industri dalam negeri harus tetap tumbuh dan dilindungi, tetapi nasib petani juga wajib kita lindungi, harga harus kompetitif. Jadi selagi pemerintah belum bisa mengatur harga kelapa keran ekspor harus tetap dibuka," ujar Wahid ketika jumpa pers di Tembilahan, Kamis.

Melihat tingginya selisih harga jual ekspor kelapa dibandingkan bila dijual di dalam negeri, Wahid bersama Menteri dan lintas komisi di Senayan sepakat bahwa keran ekspor kelapa bulat akan tetap dibuka sampai pemerintah bisa mengatur harga kelapa melalui regulasi.

"Barusan saya telponan dengan Ketua Komisi IV DPR RI beliau juga sepakat keran ekspor kelapa tetap dibuka sampai pemerintah bisa mengatur standar harga jual kelapa," ucapnya.