Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau, Abdul Wahid, ditangkap tim penegak hukum antirasuah dalam sebuah operasi pada Senin (3/11).
“Ya,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta. Hal senada disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto, yang membenarkan penangkapan tersebut.
“Benar, sementara masih berproses,” katanya kepada ANTARA.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Belum dijelaskan secara rinci perkara apa yang melatarbelakangi OTT ini, namun penangkapan terhadap orang nomor satu di Riau itu menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga antikorupsi sepanjang 2025.
OTT Keenam Sepanjang 2025
Operasi ini merupakan OTT keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah menggelar lima OTT di berbagai daerah dan kementerian.
Pada Maret 2025, KPK menangkap anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Kemudian, pada Juni 2025, OTT kembali digelar terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Selanjutnya, pada 7–8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di tiga lokasi berbeda—Jakarta, Kendari, dan Makassar—terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Pada 13 Agustus 2025, OTT kembali digelar di Jakarta, menyangkut dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Yang kelima, KPK mengamankan sejumlah pihak dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang menyeret nama Immanuel Ebenezer Gerungan, kala itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Kini, kasus serupa menjerat Abdul Wahid, Gubernur Riau yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Jejak Langkah Sang Mantan Cleaning Service
Bagi sebagian masyarakat Riau, nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karier politik dari bawah—bahkan jauh dari kemewahan.
Pria kelahiran Dusun Anak Peria, Kabupaten Indragiri Hilir, pada 21 November 1980 itu berasal dari keluarga sederhana. Ia adalah anak ketiga dari enam bersaudara. Sejak kecil, kehidupannya ditempa oleh kerasnya perjuangan ekonomi keluarga.
Untuk melanjutkan pendidikan, Wahid kecil tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga.
Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan, hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari. “Yang penting bisa lanjut sekolah dan tidak merepotkan ibu,” katanya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu.
Dari lingkungan santri dan kehidupan kampus yang keras itulah karakter gigih Abdul Wahid terbentuk. Ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kemahasiswaan.
Meniti Karier Politik
Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivisme membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik.
Abdul Wahid memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut.
Dari sinilah karier politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen.
Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategis sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI—sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya.
Pada Pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau.
Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon Gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol “anak daerah yang berhasil” dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau.
Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030. Pelantikan itu dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya.
Antara Takdir dan Amanah
Penangkapan Abdul Wahid dalam OTT KPK menjadi pukulan berat bagi masyarakat Riau. Sosok yang dulu dielu-elukan karena kerja keras dan kesederhanaannya kini harus berhadapan dengan tudingan korupsi—sebuah ironi yang kerap menghantui pejabat publik di negeri ini.
“Selamat buat Pak Gubernur Abdul Wahid, semoga amanah memimpin negeri ini,” tulis seorang warga di media sosial beberapa waktu setelah pelantikannya. “Memang jodoh, pertemuan, rezeki, dan jabatan hanya Allah SWT yang menentukan.”
Kini, kalimat itu terasa getir. Sebab takdir memang bisa berputar cepat. Dari cleaning service hingga kursi gubernur, dari simbol inspirasi rakyat kecil menjadi headline penangkapan oleh KPK.
Kisah hidup Abdul Wahid menyimpan pelajaran berharga: bahwa kekuasaan, betapapun tinggi, tetap menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral. Sebab jabatan adalah amanah, bukan sekadar pencapaian.
Dan bagi masyarakat Riau, penangkapan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi masih panjang—bahkan di tanah yang pernah melahirkan pemimpin dengan kisah hidup seheroik Abdul Wahid.
