Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kepolisian Daerah menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau untuk turut berperan dalam menyukseskan Pilkada 2018 di daerah itu.
"Dinamika demokrasi terus berkembang, jika dulu kepala daerah ditunjuk langsung, namun kini kondisi tersebut berubah menjadi pilkada yang merupakan kesepakatan bersama mengikuti perkembangan zaman," kata Direktur Binmas Polda Riau Kombes Pos Kris Pramono di Pekanbaru, Selasa (9/1).
Ajakan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Instansi Terkait sebagai upaya sinkronisasi pengawasan terhadap kelompok radikalisme, anti toleran dan anti Pancasila dalam rangka suksesnya Pilkada 2018 Provinsi Riau.
Rakor digelar dalam rangka mengajak semua pihak sama-sama melakukan pengawasan terhadap radikalisme, anti toleran dan anti Pancasila sehingga Pilkada 2018 dapat berjalan dengan kondusif.
Hal itu karena beberapa kasus pilkada di Riau terjadi tindakan anarkis seperti pembakaran kantor, teror dan sebagainya.
"Kasus ini tidak perlu terjadi lagi dan memang menjadi tugas pokok Kepolisian akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengantisipasinya," katanya.
Kakanwil Kemenag Riau Drs H Ahmad Supardi MA mengatakan, apapun tindakan yang memecah persatuan dan kesatuan adalah tindakan yang tidak diperbolehkan, termasuk radikalisme, anti toleransi dan anti Pancasila sehingga perlu dibasmi secara bersama-sama, khususnya Kepolisian dan instansi terkait.
"Berdasarkan pendapat para ulama, ada dua faktor utama penyebab lahirnya paham radikalisme, yaitu paham takfiri dan paham ekstrim terhadap jihad," katanya.
Untuk memutus mata rantai radikalisme tersebut, ada cara persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah sebangsa dan setanah air, ukhuwah islamiyah atau semesta alam. Jika ini bisa kita terapkan, katanya, maka kehidupan akan damai.
KepalaKantor Kesbangpol Riau Frida S PI mengatakan benih-benih radikalisme tumbuh dari perkembangan arus globalisasi dan teknologi. Konten-konten mudah diakses oleh anak-anak melalui telepon genggam. Informasi yang seharusnya tidak diakses oleh anak, sudah begitu mudah didapatkan.
Menurut dia, potensi radikalisme masyarakat di Provinsi Riau tahun 2017 menunjukkan angka yang perlu diwaspadai, yaitu 55,63 pada rentang 0 sampai 100.
"Angka ini menunjukkan bahwa tingkat potensi radikalisme tersebut berada pada kategori potensi sedang menuju kuat. Potensi radikal tertinggi tercermin oleh faktor dominan dari potensi pemahaman radikal yang berada pada angka 61,89 (potensi kuat) dan potensi sikap radikal pada angka 56,10 (potensi sedang)," katanya.
Untuk itu, dia berharap perlu sinergitas pemerintah dan intelijen dengan mengetahui masalah umum, harapan dan kualitas dengan penguatan intelijen. *
Ini yang Diwaspadai Polda, Kemenag, dan Kesbangpol pada Pilgubri 2018
