Panwaslu Inhu Keluhkan Rendahnya Pengawasan Masyarakat

Rengat, 3/6 (ANTARA) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, mengeluhkan rendahnya pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam pilkada pada Kamis.

"Memang banyak masyarakat yang melaporkan mengenai adanya politik uang yang terjadi di masyarakat. Namun mereka kebanyakan melapor lewat SMS maupun telpon. Ketika dimintai keterangan mengenai identitas diri, mereka enggan menyebutkannya," kata Ketua Panwaslukada Inhu, Masud Duryat di Rengat.

Ia mengatakan, indikasi politik uang di pilkada Inhu sangat banyak, namun hanya sebatas temuan tanpa adanya bukti. Contohnya, dilakukan tim sukses calon bupati di Kecamatan Batang Gansal, namun setelah diminta untuk datang resmi, pelapor tidak datang.

"Saya juga mendengar adanya penggelembungan suara yang akan dilakukan salah satu cabup yang dilaporkan masyarakat. Tapi hingga saat ini belum ada bukti," kata dia.

Karena itu, pihaknya memperketat pengawasan pada saat penghitungan suara berlangsung untuk mencegah terjadinya penggelembungan suara.

"Saya sudah minta pada rekan-rekan Panwaslu di lapangan untuk memperketat pengawasan. Juga melibatkan saksi-saksi. Terlebih bagi TPS yang partisipasi pemilihnya tidak sampai 100 persen. Dikarenakan ada kesempatan bagi pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan penggelembungan suara," kata dia.

Dalam pilkada Inhu terdapat empat kandidat yang bertarung, yakni Tengku Razamara/Herawati, Ametribrapradja/Zulfahmi Adrian, Yopie Arianto/Harman Harmaini dan Mujtahid Thalib/ Marjohan Yusuf.