Rengat, 2/6 (ANTARA)- Panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menmprediksi politik uang makin marak menjelang hari pemilihan kepala daerah pada Kamis (3/6), namun mereka kewalahan mengusutnya.
"Politik uang akan semakin marak, mengingat pada hari pemilihan setiap kandidat berupaya untuk menarik simpati masyarakat untuk memilihnya. Tapi kami kekurangan bukti mengusutnya," jelas anggota Panwaslu Inhu Risman di Rengat, Rabu.
Meski demikian, pihaknya mengatakan sudah melakukan antisipasi yakni bekerjasama dengan panwas kecamatan maupun pengawas di lapangan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang.
"Jika terdapat ada yang menerapkan politik uang, maka pihak Panwaslu tidak segan-segan akan meneruskannya pada sentra Gakumdu," lanjutnya.
Dikatakan dia, sanksi yang diberikan dimasukkan dalam kategori pidana. Ia juga mengatakan pihaknya kesulitan dalam membongkar politik uang yang dilakukan sejumlah kandidat, dikarenakan tidak mempunyai bukti yang konkrit.
"Memang banyak yang melapor, mengatakan adanya pembagian uang. Namun ketika dimintai bukti, tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkannya," jelas dia.
Lagipula, lanjut dia, belum diketahui kebenarannya. Apa memang berasal dari salah satu calon ataupun calon lain yang ingin menjatuhkan lawannya. Oleh karena itu, pihaknya berhati-hati sekali dalam menangani permasalahan ini.
Dahniar, salah seorang warga Airmolek mengaku mendapatkan uang yang berasal dari salah satu tim sukses calon bupati. setelah diberikan, tim sukses tersebut meminta agar ia mau mencoblos calon bupati sesuai dengan permintaan dia.
"Hampir satu kampung ini mendapatkannya. Memang dia meminta untuk mencoblos yang itu, tapi saya sudah punya pilihan sendiri," tukas dia.
