Padang (Antarariau.com) - Pengamat Tata Kota dari Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat, Dr Eko Alvares Z menilai bahwa pembangunan Pasar Atas (Ateh) Kota Bukittinggi perlu ditata ulang dari bangunan awal.
"Sejumlah bangunan Pasar Ateh sudah tidak layak ditempati, serta keamanannya tidak terjamin jika terjadi keadaan darurat. Maka dari itu perlu dirombak dari bentuk awal melalui pemerintahan kota setempat," katanya di Padang, Kamis.
Penataan ulang pembangunan Pasar Ateh Kota Bukittinggi pascakebakaran harus melibatkan ahli khusus konstruksi bangunan agar tidak terjadi kerugian besar jika kebakaran kembali melanda.
"Kebakaran yang melanda Pasar Ateh hingga menghabiskan 1.000 lebih kios ini sebenarnya bisa diperkecil kerugiannya atau dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut dengan memperhatikan kelengkapan bangunan untuk menghadapi keadaan darurat," tambahnya.
Ia menjelaskan peraturan bangunan dan lingkungan, seperti aturan tentang keselamatan serta keandalan bangunan merupakan salah satu syarat mendirikan bangunan.
Dalam mendirikan bangunan, lanjutnya, harus memperhatikan dua macam pengamanan yang terdapat pada peraturan bangunan dan lingkungan yakni pengamanan pasif dan aktif.
Pengamanan pasif yakni berhubungan dengan desain bangunan. Contohnya bangunan rumah toko (ruko) bagian depannya tidak boleh tertutup semua, karena akan menyulitkan memadamkan api bila terjadi kebakaran.
Sedangkan pengaman aktif meliputi semua perangkat pemadam kebakaran yang harus dimiliki untuk sebuah bangunan seperti, Hydrant, Sprinkler, dan tangga kebakaran.
"Semua persyaratan tersebut hampir tidak ada dibangunan toko Kota Bukittinggi, maupun Padang," katanya.
Persyaratan itu semua diatur dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan (SLF).
Ia mengharapkan ke depannya pembangunan kembali Pasar Atas Bukittinggi ini harus memperhetikan instrumen-instrumen mengendalikan bangunan supaya terhindar dari berbagai macam persoalan mengenai bangunan.
Berita Lainnya
Viral perumahan di atap gedung, pengamat tata kota nyatakan belum ada aturannya
28 June 2019 10:52 WIB
Pemerintah Kota Pekanbaru belum optimal atasi banjir, begini penjelasannya
20 June 2019 6:42 WIB
Pengamat: Transparansi Tata Kelola Migas Cegah Mafia
30 December 2014 14:15 WIB
PT PP peroleh nilai kontrak terbanyak di Ibu Kota Negara Nusantara
01 November 2022 16:34 WIB
Anggota DPR nilai pemindahan Ibu Kota Negara akan perkokoh wawasan Nusantara
26 January 2022 14:03 WIB
Anggota DPR nilai pemindahan Ibu Kota Negara awal 2024 terlalu dini, ini alasannya
13 January 2022 12:43 WIB
Anggota DPR nilai pemindahan ibu kota bisa kurangi beban Jakarta
19 April 2021 12:12 WIB
Pekanbaru terapkan formula nilai ujian kenaikan kelas. Begini caranya
02 April 2020 8:11 WIB