Anggota DPR nilai pemindahan Ibu Kota Negara akan perkokoh wawasan Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai pemindahan IKN akan memperkokoh wawasan Nusantara.

Zulfikar Arse Sadikin dalam rilis di Jakarta Rabu, mengatakan keuntungan lain pemindahan IKN adalah mempercepat pemerataan.

"Karena kita memandangnya dari tengah, Kalimantan kan tengah. Bayangkan kalau sisi timur Kalimantan, seperti pantura, sisi barat Kalimantan seperti pansela (pantai selatan), mempercepat Sulawesi, Maluku, dan Papua," ucapnya.

Baca juga: IKN pindah, kelak DKI Jakarta jadi mantan terindah

Dia menilai pemindahan IKN untuk mengembalikan kesadaran semua bahwa Indonesia ternyata terdiri atas banyak pulau.

"Ke depan melihat Indonesia itu harus melihat semua pulau, tidak melihat hanya Jawa. Bangunan keindonesiaan kita itu akan semakin tampak nanti ketika kita pindah ibu kota," kata Zulfikar Arse Sadikin.

Selain itu, kata Zulfikar, pemerataan akan lambat dicapai jika IKN di Jakarta karena pola pikir yang terbangun adalah Indonesia itu Jawa.

"Kalau ini kita pindah, 'mindset' kita makin terbuka sehingga kita dituntut untuk memperhatikan semua pulau dan akhirnya membuat kita meratakan pembangunan serta semua wilayah merasakan peningkatan kemajuan dan kesejahteraan," kata anggota Komisi II DPR itu.

Baca juga: Kementerian PUPR berencana bangun tol bawah air di IKN, Kalimantan Timur

Zulfikar mengatakan wacana pemindahan IKN sudah muncul sejak presiden sebelum Jokowi. Presiden Soekarno pada 1957 menggagas pemindahan IKN ke Palangka Raya saat meresmikan kota tersebut sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah.

Kemudian, Presiden Soeharto pada 1997 mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan.

Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 menyodorkan skenario mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.

Menurutnya, baru pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berani untuk menunjukkan niat sungguh-sungguh pindah IKN.

"Dengan izin pada 16 Agustus 2019 di hadapan sidang tahunan dan masyarakat kita. Akhir 2021 beliau menyampaikan usul inisiatif itu, terlepas itu berasal dari presiden, yang jelas ide itu diwujudkan," katanya.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan bahwa pemindahan IKN terkait semangat Indonesia sentris.

Selama ini pembangunan dan hasilnya terlalu berat ke barat, khususnya Jawa sehingga memunculkan istilah Jawa sentris.

"Hal ini akan terus seperti ini kalau kita tidak melakukan perimbangan. Dengan adanya pemindahan IKN, maka episentrum pembangunan akan diseimbangkan, akan muncul episentrum pembangunan baru di Kalimantan dan Sulawesi," kata Wandy.

Dengan demikian, paparnya, maka jarak ketertinggalan dari Indonesia bagian barat dan Jawa bisa lebih pendek. Selain itu, kata Wandy pemindahan IKN terkait bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia Maju pada 2045.

"Dengan adanya IKN sebagai kota yang 'smart', 'green', 'beautiful', dan 'sustainable', maka harapan tentang Indonesia Maju tidak hanya akan menjadi konsep belaka. Tapi menjadi 'showcase' yang bisa ditiru kota-kota lain di Indonesia, bahkan dunia," kata Wandy.

Menurut dia, masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui soal visi dan alasan pemindahan IKN perlu mendapatkan sosialisasi. Wandy memberikan contoh sejumlah negara yang berhasil memindahkan IKN, seperti Kazakhstan, Brasil, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat.

"Semua memang punya konteks yang masing-masing berbeda. Tapi kita punya konteks sendiri dan kita yakin pilihan pemindahan IKN itu akan membawa kebaikan dan kemajuan bangsa, terutama menyambut 100 Tahun Indonesia pada 2045," ujarnya.

Baca juga: IKN Nusantara akan andalkan Palapa Ring Integrasi untuk jaringan komunikasi