Jakarta, (Antarariau.com) - Gagasan menjadi poros maritim dunia tercetus sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan. Pada sambutannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur 2015, Myanmar, Presiden menegaskan bahwa dirinya bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa, kata Jokowi.
Poros maritim yang digagas, ditopang oleh lima pilar yang harus diperkuat, yakni pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.
Untuk menerjemahkan pilar ketiga dari poros maritim dunia ini jelas dibutuhkan sebuah "dapur" yang hebat, terstandar, dan lengkap. Tidak hanya fasilitas fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni yang mampu menghasilkan teknologi-teknologi inovasi guna membangun secara keseluruhan poros maritim dunia.
Wartawan Antara pada pertengahan Oktober 2017, berkesempatan mendatangi salah satu "dapur" poros maritim di Surabaya yang "tungkunya" sedang direhabilitasi agar mampu menghasilkan lebih banyak kapal, kapal selam hingga alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibutuhkan untuk menopang bangunan poros maritim dunia, bahkan untuk mendukung empat pilar lainnya dari bangunan tersebut.
Fasilitas tersebut merupakan laboratorium uji Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH) Surabaya yang dibangun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada masa kepemimpinan B.J. Habibie yang merangkap sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1995.
BTH yang saat diresmikan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto ini sempat menjadi fasilitas rekayasa teknologi bidang perkapalan dan bangunan apung lainnya yang modern berskala industri dan terbesar di Asia dilengkapi Towing Tank (TT), Monoevering Ocean Engineering Basin (MOB), dan Cavitation Tunnel (CT), serta fasilitas pendukung lainnya, yaitu bengkel model kapal, bengkel mesin, bengkel model propeller, dan "drawing office".
Kini fasilitas lengkap laboratorium uji hidrodinamika yang sebagian sedang direvitalisasi yang menurut Sekretaris Utama BPPT Soni Solistia Wirawan menghabiskan anggaran Rp110 miliar ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Fasilitas ini kini memang kalah besar jika dibanding dengan milik Jepang yang dibangun di luar ruang. Meski demikian, hampir semua galangan kapal di Indonesia dan perusahaan-perusahaan dari dalam maupun negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, yang mengandalkan fasilitas laboratorium ini untuk mendukung performa bisnis mereka.
Kemandirian Bangsa
Kemandirian bangsa menjadi salah satu pertimbangan kuat merevitalisasi laboratorium hidrodinamika ini. Dengan fasilitas ini perekayasa-perekayasa BPPT mampu mendesain sendiri berbagai jenis kapal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan poros maritim.
Dengan mendesain kapal-kapal dan alutsista sendiri, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan meningkat tajam karena Indonesia tidak lagi bergantung pada bahan-bahan impor untuk pengelolaan kapal dan alutsista tersebut.
Karena jika desainer kapal orang asing otomatis mereka akan mengambil bahan baku rancang bangun kapal dari negara lain, artinya ketika kapal tersebut rusak atau butuh perawatan, ketergantungan pada komponen luar tetap akan tinggi.
Desain-desain kapal diselesaikan di sini. Terakhir diselesaikan desain standar kapal dengan kapasitas muatan 100 TEUs, sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, kata perekayasa utama BPPT M. Ridwan Utina.
Selain itu, dia mengatakan bahwa desain kapal selam minijet juga sudah dirampungkan di sini. Kapal selam yang dikembangkan bersama Kementerian Pertahanan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sudah ada pada tingkat kesiapan teknologi (technology readiness level/TRL) 7 hingga 8, yang artinya siap produksi.
Untuk kapal 100 TEUs, sangat cocok untuk menyalurkan kontener-kontener berukuran lebih kecil ke pelabuhan-pelabuhan "feeder" dari pelabuhan besar. Sementara itu, kapal selam jenis minijet yang memiliki panjang 22 meter kali 3 meter sangat cocok digunakan untuk pengintaian karena dengan tubuh kecil bisa bersembunyi di balik karang.
Pengembangan baling-baling kapal (propeller) yang sempurnya dan tidak menimbulkan "noise" menjadi salah satu hal sangat penting dalam mengembangkan kapal selam, terutama untuk mengintai. Sedikit saja gelembung udara muncul dari propeller kapal-kapal lain akan mampu mendeteksinya.
Dalam menjalankan fungsinya, BTH mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa pengujian bidang hidrodinamika untuk kapal dan bangunan apung lainnya.
Kepala Balai Teknologi Hidrodinamika BPPT Taufiq Arif Setyanto mengatakan bahwa pengujian bangunan apung untuk "off shore" pada masa depan akan makin banyak. Hal ini karena cadangan-cadangan minyak di pesisir habis dan semua akan mengarah ke "off shore". Maka, kebutuhan bangunan apung yang stabil dari gelombang sangat dibutuhkan, pembangunannya memerlukan teknik dan pengujian yang tepat.
Dalam beberapa tahun terakhir, kontrak uji kapal maupun bangunan apung di BTH meningkat, baik dari industri kapal, konsultan, maupun industri minyak dan gas (migas). Namun, 5 s.d. 6 tahun terakhir memang untuk uji manuver kapal-kapal migas untuk menentukan presisi terpaksa ditolak. Hal ini karena pembangkit gelombang yang rusak.
Dengan revitalisasi pembangkit gelombang di kolam manuver 35 x 100 meter yang menghabiskan anggaran Rp90 miliar, dia berharap mampu mengembalikan layanan BTH sekaligus menambah paten sesuai dengan permintaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).
Fasilitas laboratorium uji hidrodinamika yang diinisiasi oleh B.J. Habibie pada tahun 1978 dan baru diresmikan presiden ke-2 H.M. Suharto pada tahun 1998 berupa "towing tank" untuk mengetahui power mesin atau mendesain baling-baling kapal. Setelah itu, fasilitas "manoeuvering basin" untuk menguji kekuatan bangunan "off shore" dan kapal bermanuver dari kekuatan gelombang.
Sementara itu, keahlian yang dimiliki para perekayasa di BTH, antara lain, "ship powering" untuk menguji kekuatan mesin kapal, gerak kapal atau manoevering kapal, stabilitas kapal bagaimana mereka menghadapi gelombang dan angin.
Uji kapal pengangkut migas untuk kebutuhan pertahanan dilakukan pengujian kapal selam nasional, termasuk rekomendasi desain kapal amfibi yang dikembangkan PT Pindad.
Kapal "feeder" untuk melayani operasi wilayah timur Indonesia dengan kapasitas 500 DWT sedang diuji coba di fasilitas tersebut dan akan diserahkan desainnya ke Kementerian Perhubungan.
Jelas untuk membangun kapal tidak sembarangan karena ilmunya ada. Jika tidak, risiko kapal tenggelam atau tidak bergerak maju bisa saja terjadi. Oleh karena itu, jangan sampai ada lagi pengadaan-pengadaan kapal di pusat dan daerah yang sembarangan yang akhirnya justru tidak bisa dimanfaatkan.
Menengok "Dapur" Poros Maritim Dunia di Surabaya
