Pekanbaru (Antarariau.com) - Anggota Komisi E DPRD Riau akan memanggil Dinas Kebudayaan setempat terkait adanya laporan kehilangan sedikitnya delapan koleksi bersejarah yang berada di Museum Sang Nila Utama, Pekanbaru.
"Dalam waktu dekat, akan kita panggil Disbud Riau. Berapa kerugian yang dialami daerah nanti akan kita pertanyakan langsung. karena barang yang hilang itu barang-barang yang penting dan memiliki nilai sejarah untuk kita," kata Komisi E DPRD Riau Yulisman di Pekanbaru, Kamis.
Pihaknya akan meminta penjelasan kepada Disbud dan pengelola museum yang dianggap telah lalai dalam menjaga koleksi benda-benda berharga peninggalan daerah.
Sementara, Wakil DPRD Provinsi Riau Sunaryo meminta pihak Kepolisian setempat untuk mengusut tuntas hilangnya tujuh koleksi bersejarah di Museum Sang Nila Utama, Kota Pekanbaru tersebut, Dan juga melakukan peningkatan pengawasan terhadap barang-barang koleksi lainnya.
"Keamanan yang paling penting. Ini tidak bisa dibiarkan saja, nanti bisa habis cagar budaya kita yang tersimpan di Museum. Kita sepakat ini sedang diusut pihak berwajib," kata
Sebelumnya, delapan benda pusaka dari 119 koleksi dinyatakan hilang dan sedang diselidiki Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Benda tersebut diantaranya tiga bilah Keris Melayu, Pedang Melayu Sondang, Piring Seladon Emas, Kendi VOC, dan Kendi Janggut dengan kerugian ditaksir mencapai Rp54 juta.
Longgarnya pengawasan menjadi pemicu hilangnya sejumlah koleksi budaya tersebut, apalagi pengamanan di Museum Sang Nila Utama hanya dijaga petugas keamanan tanpa kamera pengintai atau CCTv pasalnya sudah dua tahun CCTv tidak lagi berfungsi.
"Tentu saya sayangkan, sebagai Kepala UPT kenapa ini dibiarkan, sudah dua tahun tidak hidup (CCTv)? Apa saja kerja dia disana kalau ini dibiarkan," tegasnya pula.
Dia menekankan, jika kebutuhan pengamanan seperti petugas dan CCTV di Museum menjadi skala perioritas tentu akan dapat dikabulkan tergantung bagaimana Satuan Kerja yang bersangkutan untuk memperjuangkannya.
"Ini kan kendala teknis. Kita dukung kok kalau kebutuhan prioritasnya pengamanan atau cctv, tergantung bagaimana Kepala UPT nya saja mengajukannya," ujar Sunaryo.
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB