Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik antara PT PLN (Persero) dan perusahaan kelapa sawit PT Padasa Enam Utama, yang telah menyebabkan program pembangunan jalur transmisi listrik di daerah itu terhambat.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hulu, Sukiman, di Pasirpangaraian, Jumat, mengatakan akan segera memanggil manajemen PT Padasa Enam Utama untuk mencari penyebab mengapa perusahaan itu menghambat pembangunan jalur transmisi 150 kilovolt Gardu Induk (GI) Bangkinang ke GI Kumu Pasirpangaraian di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
"Akan kita panggil secepatnya, dan segera menyelesaikan permasalahan ini. Persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat," katanya usai menerima manajemen PLN di Kantor Bupati Rohul.
Ia menyebutkan, tindakan PT Padasa yang tidak mau melepaskan lahan untuk pembangunan 18 titik menara (tower) transmisi tidak bisa dibenarkan. Sebabnya, kepentingan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) itu bertujuan untuk memenuhi kepentingan kebutuhan masyarakat banyak.
Ia menjelaskan, terhentinya pembangunan jalur transimisi membuat PLN tidak bisa menaikkan tingkat elektrifikasi di Negeri Seribu Suluk, Rokan Hulu. Rasio eletrifikasi di kabupaten tersebut pada 2016 lalu tercatat hanya 53,78 persen.
Jauh di bawah tingkat elektrifikasi dengan daerah tetangganya Kabupaten Kampar yang mencapai 93,07 persen. Juga jauh di bawah rata rata tingkat elektrifikasi Riau yang mencapai 76,19 persen. Sukiman menambahkan, hingga saat ini ia juga tidak mengetahui alasan PT Padasa sehingga bersikukuh menolak pembebasan lahan.
Untuk kita, akan memanggil, supaya persoalan ini bisa diselesaikan secepatnya, sehingga pembangunan jaringan transmisi itu bisa cepat dituntaskan pula, katanya.
Ia menambahkan, akan mencari solusi terbaik untuk mendukung pembangunan SUTT menuju GI Kumu. Tujuannya agar program kelistrikan itu bisa berjalan lancar, dan rasio elektrifikasi di Rohul bisa semakin baik, sehingga Rohul tidak mengalami pemadaman secara berkali-kali.
Asisten Manajer Pertanahan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Kontruksi Jaringan Sumatera 2, Andi Rizki mengatakan pihaknya sengaja mendatangi Plt Bupati Rokan Hulu guna mencari solusi terbaik atas persoalan terkait pembangunan SUTT.
"Kita mau meminta tolong kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini Bapak Plt Bupati Sukiman, terkait pembangunan tapak Tower SUTT di lahan PT Padasa yang sampai ini tak tuntas-tuntas," ucapnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya ada dua perusahaan yang menghambat pembangunan SUTT menuju GI Kumu. Perusahaan itu adalah PT. Padasa Enam Utama dan PT. Sawit Asahan Indah (SAI). Belakangan, PT SAI menyatakan kesediaan mereka untuk membebaskan lahan untuk pembangunan tapak tower. Sementara PT Padasa tetap ngotot menolak pembebasan lahan di kawasan mereka.
"Semoga saja, proses yang kita jalani bejalan lancar. Sebab, target kita Maret ini pembangunan sudah selesai, kata Andi.
Sementara itu, Dirut PT Padasa Enam Utama, Novriaty H Sibuea saat dikonfirmasi menyangkut penolakan mereka atas pembebasan lahan tersebut, sama sekali tidak memberikan respon. Beberapa kali dihubungi lewat sambungan telepon, ia tidak pernah mengangkat dan memberikan jawaban.
Konflik PLN-Padasa Terus Bergulir, Pemkab Rohul Gelar Mediasi
