Bengkalis (ANTARA) - Perkara dugaan penghinaan profesi wartawan yang diduga dilontarkan Elidaneti kuasa hukum Khairul Umam saat melakukan konferensi pers di Rumah Dinas Ketua DPRD Bengkalis beberapa waktu yang lalu, terus bergulir. Penyidik Polda Riau, Senin, kembali memeriksa dua saksi untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Pemeriksaan dilakukan di Sub Unit IV Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau. Dua saksi dari kalangan wartawan dimintai keterangan selama empat jam untuk melengkapi kasus yang dilaporkan belasan wartawan yang tergabung dalam wadah Aliansi Wartawan Duri (AWD).
"Dua saksi yang diperiksa hari ini merupakan saksi tambahan. Pekan lalu, tiga saksi juga sudah diperiksa dalam rangka melengkapi BAP perkara dugaan penghinaan profesi wartawan oleh Elidaneti, kuasa hukum Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam," ujar Megawati MatondangKuasa Hukum AWD saat melakukan pendampingan di Polda Riau.
Dikatakannya, satu orang saksi lagi yang seharusnya diperiksa oleh penyidik berhalangan hadir. Pihaknya berharap penyidik minggu depan dapat melayangkan kembali pemanggilan kedua terhadap saksi tersebut.
"Dua saksi lainnya yang hadir pada acara konferensi pers tersebut sudah diperiksa oleh penyidik. Kami rasa alat bukti sudah cukup untuk melengkapi BAP tersebut," kata Megawati yang juga Ketua Peradi Pekanbaru ini.
Kasus dugaan penghinaan profesi wartawan tersebut berawal dari mosi tak percaya yang disampaikan 37 anggota DPRD Bengkalis terhadap Khairul Umam selalu ketua DPRD Bengkalis dan Syahrial selaku wakil ketua DPRD Bengkalis. Khairul Umam didampingi kuasa hukumnya Elidanetti mengelar konferensi pers di rumah dinasnya untuk menjelaskan mosi tak percaya yang ditujukan kepadanya. Namun sayang, kuasa hukum Khairul Umam yang merupakan warga Duri itu malah memberi pernyataan yang melukai hati para jurnalis yang bertugas di negeri junjungan. Dalam konferensi itu Elida menyampaikan 80 persen wartawan yang ada di kabupaten Bengkalis tunduk pada Pemerintah karena angka-angka yang dibayar. Elida juga menyampaikan uang receh bisa menggadaikan profesi wartawan.
Pernyataan kuasa hukum Khairul Umam itu sontak menimbulkan reaksi keras dari sejumlah jurnalis yang bertugas di Bengkalis. Para jurnalis yang tak terima profesinya dilecehkan oleh Kuasa hukum Khairul Umam itu akhirnya membawa kasus itu ke ranah hukum.
Laporan dugaan penghinaan profesi ini disampaikan ke Polda Riau, Kamis (7/9) lalu. Pelapor dan dua saksi sudah dimintai keterangan terkait kasus itu, hari ini, Senin (2/10) dua saksi lagi dihadirkan ke Polda Riau untuk melengkapi BAP.
"Kami yakin dan percaya, kasus ini akan lanjut ke meja hijau hingga si penghina tahu bagaimana harusnya menghormati profesi seseorang. Jangan asal omong tanpa ada bukti, " ujar Bambang yang melaporkan kasus ini ke Polda Riau bersama belasan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Duri.
Berita Lainnya
Polres Bengkalis turunkan 48 personel amankan pelantikan pimpinan DPRD
14 October 2024 19:42 WIB
Dilantik sebagai Ketua DPRD Bengkalis, ini harapan Septian
14 October 2024 18:57 WIB
GALERI FOTO - Ini harapan Septian saat jadi Ketua Sementara DPRD Bengkalis
18 September 2024 20:43 WIB
Terkait putusan PTTUN Medan, Kuasa Hukum DPRD Bengkalis lakukan kasasi
13 June 2024 22:25 WIB
Terkait putusan PTUN Khairul Umam, DPRD Bengkalis ajukan banding
24 February 2024 22:10 WIB
Tanpa Ketua DPRD, APBD Perubahan Bengkalis 2023 disahkan Rp4,8 triliun
26 September 2023 15:24 WIB
Rapat Bamus dikatakan ilegal, ini tanggapan Waka DPRD Bengkalis
23 September 2023 11:13 WIB
Sampai ada pimpinan definitif, Syofyan dipercaya nahkodai DPRD Bengkalis
21 September 2023 19:28 WIB