Bengkalis (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Raihan ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak pertama kali diterima.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dilakukan langsung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto, kepada Bupati Bengkalis Kasmarni. Penyerahan dilakukan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Riau, Senin (26/5), dan turut disaksikan Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah, ketua DPRD, dan sekretaris daerah dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, seperti Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Inhu, Inhil, Rohul, Rohil, Siak, Kuansing, dan Kampar, yang sama-sama menerima hasil pemeriksaan dari BPK.
Kepala BPK Perwakilan Riau Binsar Karyanto menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan daerah merupakan amanat konstitusional. Penilaian dilakukan secara menyeluruh berdasarkan standar audit keuangan negara yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kualitas penyajian laporan keuangan.
“Opini WTP ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas,” ujar Binsar. Ia juga berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pencapaian ini. Ia menilai WTP ke-12 ini sebagai hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan bentuk kepercayaan publik terhadap komitmen Pemkab Bengkalis dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
“Kami akan terus memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola keuangan, memastikan setiap rupiah yang dikelola memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tegas Kasmarni dalam pernyataannya usai menerima LHP dari BPK.
Keberhasilan ini, lanjut Bupati, bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk membangun sistem pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan pro-rakyat. Ia juga mendorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk menjadikan pencapaian ini sebagai semangat dalam meningkatkan pelayanan publik.
Dengan diraihnya kembali opini WTP ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
