Tinjau UPT-LK Disnakertrans Riau, Menaker: Peralatannya Terlalu Jauh Ketinggalan Zamannya

id tinjau upt-lk, disnakertrans riau, menaker peralatannya, terlalu jauh, ketinggalan zamannya

Tinjau UPT-LK Disnakertrans Riau, Menaker: Peralatannya Terlalu Jauh Ketinggalan Zamannya

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri saat meninjau Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Riau di Jalan Terubuk, Pekanbaru menilai fasilitas dan peralatannya sudah ketinggalan zaman.

"Kalau Peralatan pasti harus diugrade lagi, itu sudah ketinggalan zaman.Ini alat tahun 80an, sekarang sudah 2016, ini terlalu jauh," katanya di Pekanbaru, Kamis.

Namun begitu, dia mengatakan kalau menggunakan anggaran daerah atau pusat ada keterbatasan. Oleh karema itu dia mendorong UPT-LK untuk bisa bekerjasama dengan industri yang punya alat tapi sudah tidak dipakai lagi bisa dihibahkan.

"Kalau industri biasanya setiap lima tahun memperbarui alat, kalau ada jarak waktu tidak akanterlalu jauh. Biasanya kalaupun ada selisih waktu cuma lima tahun," sebutnya.

Lebih lanjut dia mendorong agar UPT di Riau dan lainnya untuk lebih fokus lainnya dan masif memproduksi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya Riau kalau masih menganggap sektor minyak dan gas masih yang strategis maka tenaga kerja yang dibutuhkan pada sektor itu bisa digenjot untuk produksi yang lebih besar.

Hanif Dhakiri melakukan tinjauan ditemani Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Dia langsung meninjau lokasi pembelajaran mulai dari jurusan listrik, otomotif, teknologi mekanik, Komputer, teknik pendingin, las, mebel.

Dia juga berbincang dengan salah beberapa siswa yang ikut pembelajaran. Dari obrolan singkat itu diketahuilah bahwa banyak yang ikut pelatihan merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Diapun memandang heran kenapa lulusan SMK tidak langsung bekerja saja.

"Ini yang kadang lucu, di Indonesia hampir 30 persen peserta pelatihan merupakan lulusan SMK di Indonesia, di Kementrian juga gitu. Saya pertanyakan, berarti ini ada masalah dengan SMK," ucapnya.

Selain itu dia juga menyoroti jumlah pegawai yang berjumlah 85 orang dengan jumlah instruktur 51 dan administrasi selebihnya. Dia meminta kedepannya harus dikecilkan pegawai administrasinya seperti negara maju yang manajemennya hanya 10 tapi instrukturnya 200 orang.

"Jadi produksinya banyak, kalau kita banyak yang ngetik saja," imbuhnya