Verifikasi Data, Teman Ahok Undang Habibirokhman

id verifikasi data, teman ahok, undang habibirokhman

Verifikasi Data, Teman Ahok Undang  Habibirokhman

Jakarta (Antarariau.com)- Juru Bicara Teman Ahok Amelia mengatakan tidak ada masalah jika Habibirokhman atau tokoh lain yang tak percaya atas pengumpulan 1 juta KTP tidak hadir pada acara verifikasi Rabu 29 Juni.

"Kami menyediakan tempat dan sistem sehingga teman-teman yang suka mengkritik di media bisa memberi kritik yang konstruktif. Jangan bisanya hanya kritik tapi saat diajak hadir berkelit. Kita sih enggak apa-apa tapi nanti Beliau akan kehilangan momentum membuktikan kritiknya. Ayok ini justru momentumnya," kata Amelia saat dihubungi, Selasa.

Amelia menolak tudingan Habiburokhman bahwa verifikasi 1 juta KPT pada Rabu adalah kampanye terselubung untuk mendukung rencana Judicial Review Teman Ahok terhadap Pasal 48 UU Pilkada baru.

Aturan itu mengatur verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP.

"Itu bukan kampanye. Setahu saya namanya kampanye kan ada calon yang dikenalkan ke publik dan ada pengumpulan crowd, ini sifatnya undangan terbatas, yang enggak percaya silakan datang. Ini kan kesempatan untuk kita ketemu," pungkas Amelia.

Sebelumnya, politisi Partai Gerindra Habiburokhman menolak undangan Teman Ahok untuk membuktikan Teman Ahok benar-benar telah mengumpulkan satu juta KTP pada acara verifikasi Rabu di markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta Selatan.

"Mohon maaf waktu saya terlalu berharga untuk menghadiri acara tersebut," kata Habiburokhman melalui pesan singkat pada ANTARA News di Jakarta.

"Logikanya kalau data tersebut benar, mengapa mereka keberatan dengan metode sensus. Metode sensus yang diatur UU Pilkada tentu jauh lebih akurat daripada metode verifikasi survey alias acak yang ditawarkan oleh Teman Ahok," katanya.

"Saran saya untuk Teman Ahok, yang pertama Teman Ahok harus minta jaminan dulu kepada Ahok untuk maju lewat jalur independen, pastikan segera tanggal deklarasi independen tersebut bila perlu bikin kontrak politik. Saya khawatir jangan-jangan Ahok lebih tidak yakin dengan klaim KTP 1 juta tersebut daripada saya . Indikasinya Ahok masih terlihat sangat berharap didukung oleh parpol. Yang kedua secara legal unggah saja nama penyetor KTP by name by address di website mereka , biarkan rakyat mengecek apakah nama mereka dicatut atau tidak oleh Teman Ahok," kata Habiburokhman.