Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan verifikasi data penerima Set Top Box (STB) yang nantinya berfungsi pada pelaksanaan multiple Analog Switch Off (ASO) di Tanah Air.
"Untuk memenuhi kebutuhan STB yang baru, ini datanya sedang kami konsolidasi dengan Kemendagri. Jadi kita dapat bantuan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan sedang dilakukan konfirmasi langsung ke desa- desa. Jadi kemarin itu kan data kami dari Kementerian Sosial, nah data itu sedang diverifikasi oleh pemerintahan- pemerintahan desa. Kita sedang menunggu balasan Insya Allah dalam waktu dekat sudah ada," kata Plt. Direktur Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (29/6) malam.
ASO atau migrasi siaran TV analog ke digital merupakan program nasional yang masuk dalam tahap pengimplementasian pada 2022 dan sudah ada delapan kabupaten yang mulai merasakan siaran TV digital dan tak lagi menggunakan spektrum siaran TV analog.
Adapun delapan kota dan kabupaten yang terdiri dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
Lalu dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, serta Kabupaten Malaka. Disusul dua daerah lainnya dari Provinsi Papua Barat yaitu Kota Sorong serta Kabupaten Sorong.
Dalam ASO perdana, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo sudah memberikan bantuan sebanyak 87.000 perangkat Set Top Box (STB) yang merupakan perangkat untuk mengkonversi dan memungkinkan TV analog menerima siaran TV digital.
Bantuan STB itu diberikan kepada masyarakat miskin yang tentunya kesulitan untuk membeli TV digital. Adapun multiple ASO di Indonesia mulai berlangsung sejak 30 April 2022 dan ditargetkan rampung di 2 November 2022.
Dengan kondisi 6,7 juta STB seharusnya dibagikan kepada warga miskin agar bisa menikmati siaran TV digital.
Namun ternyata dalam temuan di lapangan masih ada kekurangan sebanyak 1,5 juta perangkat STB jika benar- benar ingin menjangkau penerima manfaat.
Selain melakukan verifikasi data, Kementerian Kominfo juga tengah berupaya mengajukan kekurangan STB itu masuk dalam daftar belanja anggaran.
"Kita sedang ajukan ke Kementerian Keuangan ya," kata Ismail.
Baca juga: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus optimal
Baca juga: Kemenkominfo: Pengembangan metaverse wujud dukung kedaulatan digital Indonesia
Kemenkominfo dapat bantuan dari Kemendagri untuk lakukan verifikasi data STB
Plt. Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2022). (ANTARA/Livia Kristianti)
