Pekanbaru, (Antarariau.com) - Mantan Menteri Dalam Negeri era Presiden BJ Habibie, Syarwan Hamid menyatakan mundur dari jabatan sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) karena tertutupnya dialog dengan Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.
"Berbagai masalah dan salah satunya karena tertutupnya dialog untuk klarifikasi suatu masalah. Saya anggap, saya tidak diperlukan lagi berada dalam posisi sebagai dewan penasehat," ucapnya saat memberi keterangan pers di Kantor Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, di Pekanbaru, Selasa.
Syarwan yang masih pengang gelar Datuk Setia Lela Negara dari LAM Riau tersebut mengaku, dirinya tidak pernah diberi waktu untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi partai politik itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua dewan penasehat.
Pria kelahiran Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada 10 November 1943 itu menyatakan dirinya bergabung dengan Partai Perindo karena ingin berbagi pengalamam serta ilmu yang didapat selama mengabdikan diri bagi negara mulai setelah lulus akademi militer tahun 1966.
Karier Syarwan di militer sempat menjabat sebagai Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI dengan pangkat Letjen, lalu masuk eksekutif sebagai Menteri Dalam Negeri dan masuk partai politik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 562-SK/DPP-Partai Perindo/X/2015 bulan Oktober 2015.
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dijadwalkan akan melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Provinsi Riau di salah satu hotel di Kota Pekanbaru, Rabu (18/11).
"Kita sudah terima mandat sejak Bulan Maret. Pada Rabu kita akan deklarasi sebagai bentuk formalitas dilantik secara sah dan eksis di Riau. Kita sudah bentuk pengurus DPW sampai 12 DPD kabupaten/kota sudah lengkap," kata Ketua DPW Partai Perindo Riau, Ahmi Septari.
