Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kalangan petani di sektor usaha perkebunan di Provinsi Riau mengeluhkan minimnya jalan, jembatan dan drainase yang layak di kawasan perkebunan karena keterbatasan sarana dan prasarana berdampak terhadap rendahnya produktivitas usaha.
"Minimnya infrastruktur tersebut menjadi beban berat bagi petani untuk mengelola usaha perkebunan mereka dengan baik sebab biaya produksi menjadi mahal," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulher dalam keterangannya di Pekanbaru, Kamis.
Ia mengatakan itu terkait areal perkebunan di Riau yang cukup luas dominan berada di kawasan pedalaman namun hingga kini belum tersentuh kegiatan pembangunan sarana jalan, jembatan dan pengairan.
Padahal, menurut Zulher, banyak petani yang telah membuka lahan perkebunan di pedesaan dengan kondisi jalan rusak. Namun demikian mereka tetap dan terpaksa mengangkut hasil perkebunannya dengan cara memikul atau memakai gerobak melewati jalan kecil di kawasan kebun warga.
Ironisnya, katanya, minimnya drainase, genangan air terjadi dimana-mana dampaknya banyak hasil kebun warga tidak bisa diambil dan membusuk karena terendam,"katanya.
"Padahal subsektor perkebunan di Provinsi Riau telah menjadi sektor unggulan dalam menghasilkan pendapatan nasional maupun peningkatan kesejahteraan petani di Riau," katanya dan menambahkan kontribusi Riau terhadap pendapatan nasional cukup tinggi.
Ia memandang bahwa sumber pendapatan utama sebagian besar masyarakat Riau tidak seimbang dengan kontiribusi balik yang sudah seharusnya diperoleh petani.
Saat ini, katanya, Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah menerima banyak permohonan dan usulan dari petani agar pemerintah melakukan pembangunan dan pembukaan serta rehabilitasi infrastruktur setiap tahun.
"Tiap tahun Disbun Riau menerima usulan hingga 700 Km perbaikan dan pembukaan jalan dan drainase. Terbatasnya anggaran Disbun Riau tidak mampu untuk memenuhi semua permintaan tersebut," katanya.
Permohonan lainnya dari petani juga meliputi pembangunan jalan sepanjang ratusan kilometer dan drainase. Sementara itu dana yang berasal dari APBD Riau hanya mampu membangun puluhan kilometer jalan saja.
Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten terkait dan Pemerintah Pusat bisa memprioritaskan usulan petani tersebut sehingga mereka tidak lagi mendapat kesulitan dalam mengangkut hasil kebunnya.
