London, (Antarariau.com) - Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Jumat, didaulat menjadi salah satu dari "ikon gay" utama dalam 30 tahun belakangan sebagai bentuk pengakuan atas upayanya bagi pengakuan hak kaum pencinta sejenis itu.
Majalah "Gay Times" memberi penghargaan kepada politisi itu dalam ulang tahun ke-30 media tersebut.
Blair (61), yang menang mutlak dalam pemilihan umum tahun 1997 merupakan kepala pemerintahan Partai Buruh yang berhaluan kiri selama 10 tahun kemudian.
Pada masa pemerintahannya, ia memperkenalkan kemitraan sipil, penurunan usia persetujuan homoseksual setara dengan pasangan heteroseksual, dan penghapusan "pasal 28" yang melarang pemerintah "mempromosikan homoseksualitas".
"Statusnya sebagai duta hak gay tidak bisa dipungkiri," kata "Gay Times".
"Pengakuan hukum bagi orang-orang trans, kemitraan sipil, melarang majikan dari memecat Anda karena siapa yang Anda cintai dan menjadikan homofobia kejahatan rasial - mereka semua terjadi pada masa pemerintahan Blair," katanya seperti dikutip AFP.
Blair menyambut baik gelar "ikon gay" itu, dengan mengatakan bahwa dia bangga atas karyanya pada hak-hak gay, yang dianggapnya bagian dari warisannya.
"Saat saya tumbuh dewasa dalam politik, saya tidak menyukai kemunafikan di mana orang harus menyembunyikan identitas mereka sendiri. Dan saya melihat rasa sakit yang mereka miliki dalam kehidupan, karena mereka tidak bisa menjadi diri mereka," kata Blair.
Berita Lainnya
Mantan juara kelas berat Mike Tyson berjanji tak akan kalah dari Jake Paul
14 November 2024 13:14 WIB
Mantan Menlu Marty Natalegawa sebut Indonesia harus punya pengaruh dalam keanggotaan BRICS
12 November 2024 13:41 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Mantan ketua dan bendahara LAMR Pekanbaru jadi tersangka korupsi
02 November 2024 12:52 WIB
Berikut tujuh tersangka baru korupsi Bank BUMN di Bengkalis, salahsatunya mantan Kades
16 October 2024 14:27 WIB
Mantan Bupati Kuansing Sukarmis dituntut 13,5 tahun penjara
15 October 2024 0:05 WIB
Pengamat: Prabowo Subianto tidak boleh pilih menteri mantan koruptor
23 September 2024 11:48 WIB
Mantan pengacara Trump: Presiden AS Joe Biden tidak campuri kasus anaknya
21 September 2024 16:32 WIB