Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama masa Pilkada 2024 bertujuan agar bansos tidak dijadikan alat politik.
"Yang penting jangan sampai bansos itu dijadikan alat politik dalam pilkada," kata Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) Desa Sekarwangi, Kecamatan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Menteri Sosial menyatakan, akan mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penundaan sementara jadwal distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November 2024.
Menurut dia, semua bantuan sosial akan ditunda penyaluran-nya hingga pelaksanaan Pilkada 2024 selesai dilaksanakan.
"Semua bantuan sosial diantaranya makanan, pangan, sekolah, lansia, dan lain-lain," katanya.
Penundaan penyaluran bansos ini akan dikoordinasikan dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
"Tinggal disampaikan ke Himbara untuk ditunda (penyaluran)," kata Gus Ipul.
Sementara untuk waktu penyaluran bantuan sosial yang ditunda akan mengikuti arahan Mendagri Tito Karnavian berikutnya.
"Sesuai dengan suratnya Pak Mendagri nanti. Misalnya setelah pilkada, akhir November ini bisa. Hal ini juga harus diperhatikan oleh pemprov/pemkot/pemkab," katanya.
Mensos Saifullah Yusuf sebut penundaan bansos agar tidak dijadikan alat politik
Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
