Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tewasnya Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik organisasi perlawanan Palestina Hamas di Teheran, Iran, merupakan kekerasan dan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi.
"Itu sebuah kekerasan, pembunuhan, yang tidak bisa ditoleransi. Dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Peresmian Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di JCC Senayan Jakarta, Kamis.
Presiden pun menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh.
"Saya kira semua, termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu," kata Presiden Jokowi.
Kelompok Hamas sebelumnya memastikan Ismail Haniyeh meninggal dunia pada Rabu awal pagi akibat serangan Israel terhadap kediamannya di Teheran.
"Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengucapkan belasungkawa atas wafatnya seorang anak dari Bangsa Palestina yang besar, Ismail Haniyeh," demikian pernyataan Hamas melalui media sosial Telegramnya.
Menurut organisasi itu, Haniyeh sedang berada di Ibu Kota Iran untuk menghadiri pelantikan Masoud Pezeshkian sebagai Presiden Iran yang baru pada Selasa (30/7).
Pembunuhan Haniyeh sontak mengundang kecaman luas dari komunitas internasional. Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam pembunuhan pemimpin Hamas tersebut dan menggambarkan aksi Israel sebagai tindakan yang pengecut dan berbahaya.
Berita Lainnya
BPS catat harga gabah dan beras pada November mengalami penurunan
02 December 2024 16:27 WIB
BPBD catat ketinggian banjir rob sempat 40 centimeter pada Senin pagi
02 December 2024 16:18 WIB
BRK Syariah sabet penghargaan sebagai pionir digitalisasi pemerintah daerah
02 December 2024 16:15 WIB
Airlangga sebut inflasi dan pertumbuhan ekonomi landasan UMP 6,5 persen
02 December 2024 14:14 WIB
Pasukan Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata
02 December 2024 13:34 WIB
Dietisien: Tempe merupakan produk nabati yang baik untuk jantung
02 December 2024 13:23 WIB
Kemenag tunggu undangan DPR soal pembahasan biaya penyelenggaraan haji
02 December 2024 12:47 WIB
Badan Gizi Nasional tinjau dapur penyedia makan bergizi di lanud
02 December 2024 12:34 WIB