Manila (ANTARA) - Sebuah organisasi yang memperjuangkan keadilan bagi para korban perbudakan seks tentara Jepang era perang di Filipina selama Perang Dunia II mengecam Perjanjian Akses Timbal Balik yang ditandatangani Filipina dan Jepang pada Senin (8/7).
Organisasi Lila Pilipina yang dipimpin oleh direktur eksekutifnya Sharon Cabusao-Silva, menggambarkan perjanjian baru tersebut sebagai "sebuah parodi dari kampanye 'wanita penghibur' untuk mendapat keadilan."
Filipina dan Jepang menandatangani sebuah perjanjian pertahanan yang memungkinkan tentara mereka berpartisipasi dalam latihan militer gabungan di wilayah satu sama lain.
"Jepang kini sudah beralih dari penyangkalan atas kekejamannya pada masa perang ke penghinaan penuh terhadap seruan para korban untuk mendapatkan keadilan," kata Cabusao-Silva.
Dia menambahkan bahwa Jepang "sekali lagi mengambil jalur perang dengan menyejajarkan diri dengan Amerika Serikat yang melakukan penghasutan perang di kawasan Asia-Pasifik."
Cabusao-Silva mengatakan bahwa Jepang kini "menghabiskan dana miliaran dari anggaran nasionalnya untuk mengembangkan material perang yang destruktif" yang mengindikasikan bahwa "mereka tidak memiliki niat untuk menebus kejahatan mereka pada masa perang."
Organisasi Lila Pilipina juga menyampaikan kekhawatiran terkait meningkatnya bantuan militer Jepang ke Filipina melalui "kerangka bantuan keamanan."
Dengan adanya kerangka bantuan tersebut, kami khawatir Filipina pada akhirnya akan menjadi gudang besar untuk persenjataan perang Jepang, demikian Cabusao-Silva memperingatkan.
Baca juga: Filipina dan Jepang teken pakta pertahanan akses timbal balik pasukan
Baca juga: KBRI Manila pamerkan sejumlah produk dan budaya Indonesia di Filipina
