Rengat, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau menilai Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat gagal melaksanakan program kerja dengan baik didasarkan capaian kegiatan dengan dana APBD 2913 yang relatif besar yaitu Rp10 miliar.
"Dana itu 80 persen terpakai, sementara lingkungan yang dapat diselamatkan dan dilakukan perbaikan masih minim," kata Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Arifuddin Ahalik di Rengat, Kamis.
Ia mengatakan, sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Indragiri Hulu, setelah mencermati dan menganalisa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2013 khususnya terkait dana di BLH tersebut menilai program tersebut belum dilaksanakan secara benar dan efisien.
Dengan dana sebesar itu, tidak satupun persoalan lingkungan yang ditangani hingga tuntas oleh BLH. Padahal, selama 2013 sangat banyak persoalan pencemaran lingkungan yang terjadi baik itu oleh pabrik kelapa sawit maupun pertambangan dan pabrik karet di daerah setempat.
"Pencemaran lingkungan oleh limbah industri, seperti limbah PKS dan pabrik karet. Begitu juga dengan penanganan reklamasi PT Riau Bara Harum (RBH) yang sangat lamban, bahkan terkesan pembiaran hingga merugikan daerah," sebutnya.
Sekretaris Pansus B Hafizon Ramadhan menambahkan, secara realisasi pengerjaan fisik dan keuangan, BLH mencapai angka normal, namun out put dari pencapaian itu sangat jauh dari yang diharapkan akibatnya dana itu terkesan mubazir.
"Semua berharap pihak BLH lebih aktif lagi mengatasi terkait pencemaran dan perusak lingkungan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Indragiri Hulu," tegasnya.
Berita Lainnya
Politisi Riau ini nilai kenaikan biaya haji bebani calon jamaah
16 February 2023 19:11 WIB
Legislator Inggris: Nilai sistem uji dan lacak COVID-19 belum terbukti efektif
10 March 2021 11:33 WIB
Legislator Riau Nilai Pemprov Tak Serius Gali Potensi Pajak Air Permukaan
09 January 2019 9:30 WIB
Revisi Harga Pertalite Riau, Legislator Ini Nilai Tak Perlu Pakai Pansus
25 February 2018 17:15 WIB
Legislator Rohul Nilai Eksekusi Lahan PTPN V Salah Sasaran
01 February 2018 16:00 WIB
Legislator Riau Nilai Progres KLHS-RTRW Berjalan Lamban
08 January 2018 22:35 WIB
Legislator Nilai Tahura Riau Berpotensi Hasilkan PAD Hingga Rp1 Miliar
26 October 2017 22:30 WIB
Legislator Riau Nilai Perhitungan Pajak Air Permukaan Banyak Dicurangi
13 September 2017 20:30 WIB